KPK Panggil 4 Saksi Kasus Korupsi Izin Tambang Konawe Utara

Pemeriksaan Mantan Bupati Konawe Utara Tersangka mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman (tengah), bersiap meninggalkan gedung KPK usai diperiksa di Jakarta. (foto-antaranews)

Jakarta, KoranSN

Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemkab Konawe Utara Tahun 2007–2014.

Mereka diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, periode 2007-2009 dan 2011-2016 Aswad Sulaiman (ASW).

“Keempatnya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ASW,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Empat saksi, yakni Kepala Satuan Bisnis Unit Mineral PT Sucofindo Noval Tajudin, karyawan PT Stargate Pasific Resources Tahun 2012 Zulkifli Nurdin, Shipping Officer PT Stargate Pasific Resources Tahun 2010 Abdul Rahman, dan Shipping Superintendant PT Stargate Pasific Resources Tahun 2013 Otto Ramadhan.

KPK telah menetapkan Aswad sebagai tersangka pada 3 Oktober 2017.

Baca Juga :   Perampok Aniaya Pegawai Mini Market

Tersangka Aswad Sulaiman selaku Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan selaku Bupati Konawe Utara periode 2011-2016 diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Aswad Sulaiman disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Indikasi kerugian keuangan negara terkait kasus tersebut sekurang-kurangnya Rp2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikeI yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.

Selain itu, Aswad Sulaiman selaku pejabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 diduga telah menerima uang sejumlah Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara.

Baca Juga :   "Adu Kambing", Nasarudin Tewas Ditempat

Indikasi penerimaan terjadi dalam rentang waktu 2007 sampai dengan 2009.

Atas perbuatannya tersebut, Aswad Sulaiman disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1. (Antara/ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

KPK Kembali Panggil Komisaris PT RPI Terkait Suap Pengadaan Bansos

Jakarta, KoranSN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (1/3/2021) kembali memanggil Komisaris PT Rajawali Parama Indonesia …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.