KPK Panggil Bekas Anggota DPRD Muara Enim Agus Firmansyah



Logo KPK. (foto-antaranews)

Jakarta, KoranSN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (20/7/2020) memanggil bekas anggota DPRD Muara Enim 2014-2019 Agus Firmansyah dalam penyidikan kasus suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

“Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka RS (Ramlan Suryadi/Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim),” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Sebelumnya, Agus pernah diperiksa KPK pada 3 Desember 2019 sebagai saksi untuk tersangka Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani.

Saat itu, penyidik KPK mengonfirmasi saksi Agus soal dugaan aliran dana pada pihak lain baik di eksekutif ataupun legislatif di Kabupaten Muara Enim terkait kasus tersebut.

Untuk diketahui, tersangka Ramlan bersama Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB (AHB) telah diumumkan sebagai tersangka oleh KPK, Senin (27/4/2020).

Baca Juga :   KPK Panggil Tersangka Kasus Korupsi Proyek di Kemenag

Aries HB diduga terima suap Rp3,031 miliar dari Robi Okta Fahlefi (ROF) dari unsur swasta atau pemilik PT Enra Sari berhubungan dengan “commitment fee” perolehan Robi atas 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim.

Robi juga diduga melakukan pemberian sebesar Rp1,115 miliar kepada Ramlan, dan juga diduga memberikan satu unit telepon genggam merk Samsung Note 10.

Robi telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka bersama Bupati Muara Enim Ahmad Yani (AYN) dan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar (EM).

Robi telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Adapun tersangka Aries dan Ramlan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga :   Curi Motor, Pengangguran Sekaligus Pencandu Judi Online Dibekuk

Atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Antara/ded)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Sampaikan Eksepsi, Penasihat Hukum Paulina Terdakwa Dugaan Korupsi Hibah Bawaslu Muratara Sebut Dakwan Tidak Cermat dan Kabur

Lubuklinggau, KoranSN Sidang dugaan korupsi dana hibah Bawaslu Muratara tahun anggaran 2019 dan 2020, Jumat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.