KPK Panggil Istri Bupati Lampung Utara Nonaktif

Tersangka Bupati nonaktif Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara (kanan) berjalan meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. (foto-antaranews)

Jakarta, KoranSN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/12/2019) memanggil Endah Kartika Prajawati, istri dari Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) terkait penyidikan kasus suap terkait proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara.

“Yang bersangkutan diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AIM terkait tindak pidana korupsi suap proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta.

Dalam kasus itu, KPK total telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, yakni Agung Ilmu Mangkunegara, Raden Syahril (RSY) yang merupakan orang kepercayaan Agung, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin (SYH), Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri (WHN) serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Chandra Safari (CHS) dan Hendra Wijaya Saleh (HWS).

Baca Juga :   Omnibus Law Diharapkan Atasi Tumpang Tindih Regulasi

Dalam konstruksi perkara disebut bahwa Agung menerima suap terkait proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara dengan total sekitar Rp1,2 miliar.

Untuk Dinas Perdagangan, diduga penyerahan uang kepada Agung oleh Hendra pada Wan Hendri melalui Syahril.

Hendra menyerahkan uang Rp300 juta kepada Wan Hendri dan kemudian Wan Hendri menyerahkan uang Rp240 juta pada Syahri. Namun, sejumlah Rp60 juta masih berada pada Wan Hendri.

Dalam OTT, KPK menemukan barang bukti uang Rp200 juta sudah diserahkan kepada Agung dan kemudian diamankan dari kamarnya.

Baca Juga :   Perketat WNA Masuk Indonesia!

Uang itu diduga terkait tiga proyek di Dinas Perdagangan, yaitu pembangunan Pasar Tradisional Desa Comook Sinar Jaya, Kecamatan Muara Sungkai Rp1,073 miliar, pembangunan Pasar Tradisional Desa Karangsari, Kecamatan Muara Sungkai Rp1,3 miliar, dan konstruksi fisik pembangunan pasar rakyat tata karya (DAK) Rp3,6 miliar.

Selain itu, Agung diduga telah menerima uang beberapa kali terkait dengan proyek di Dinas PUPR, yaitu sekitar bulan Juli 2019 diduga Agung telah menerima Rp600 juta, sekitar akhir September 2019 diduga Agung telah menerima Rp50 juta, dan pada 6 Oktober 2019 diduga menerima Rp350 juta. (Antara/ded)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Pimpin Sidang DK PBB, Indonesia Bahas Penanggulangan Terorisme

Jakarta, KoranSN Sebagai Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB pada Agustus, Indonesia memimpin sidang yang membahas …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.