KPK Panggil Tiga Anggota DPRD Muara Enim Kasus Proyek PUPR

Tersangka mantan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta. (foto-antaranews)

Jakarta, KoranSN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/8/2020)memanggil tiga Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dalam penyidikan kasus suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

“Ketiganya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka RS (Ramlan Suryadi/mantan Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Mereka yang dipanggil, yakni Thalib Yahya, Liono Basuki, dan Dwi Windarti.

Sebelumnya, Ramlan bersama mantan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB (AHB) telah diumumkan sebagai tersangka oleh KPK pada Senin (27/4/2020).

Aries HB diduga terima suap Rp3,031 miliar dari Robi Okta Fahlefi (ROF) dari unsur swasta atau pemilik PT Enra Sari berhubungan dengan “commitment fee” perolehan Robi atas 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim.

Baca Juga :   Kasus Mutilasi Fera Oktaria, Kapolda Sumsel: Dugaan Kuat Pelakunya 'DP' yang Tak Lain Pacar Korban

Robi juga diduga melakukan pemberian sebesar Rp1,115 miliar kepada Ramlan dan juga diduga memberikan satu unit telepon genggam merk Samsung Note 10.

Robi telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka bersama Bupati Muara Enim Ahmad Yani (AYN) dan Kepala Bidang Pembangunan Jalan, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar (EM).

Robi telah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Sedangkan Elfin divonis pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Sementara Yani divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Adapun tersangka Aries dan Ramlan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga :   Tim Gurita Bekuk Pencuri Motor

Atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Antara/ded)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Dua Saksi Dicecar Aliran Dana Hasil Perkebunan Sawit Kasus Nurhadi

Jakarta, KoranSN KPK mencecar dua saksi mengenai dugaan aliran dana dari hasil perkebunan kebun sawit, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.