KPK Taat Putusan MK Proses Alih Status Tak Boleh Rugikan Hak Pegawai



Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.(Foto-antara)

Jakarta, KoranSN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebut proses peralihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh merugikan hak pegawai.

“Kami akan menaati putusan MK dan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenpan-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan BKN (Badan Kepegawaian Negara) mengenai tindak lanjut hasil TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) menghasilkan pegawai yang MS (memenuhi syarat) dan TMS (tidak memenuhi syarat),” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangannya, Minggu (9/5/2021).

Baca Juga :   Jadi Pengedar Sabu Pasutri Ditangkap

Ia menegaskan, proses alih status tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. HALAMAN SELANJUTNYA>>

Bagikan :

Publisher : Apriandi

Lihat Juga

KPK Dalami Arahan Aa Umbara Terkait Pengerjaan Proyek di Bandung Barat

Jakarta, KoranSN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan arahan khusus tersangka Bupati Bandung Barat nonaktif …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.