KPK Tak Mau Kendor Usut Kasus Korupsi di Tahun Politik

Ketua KPK Agus Rahardjo. (foto-net/vivanews.com)

Jakarta, KoranSN

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mengatakan calon-calon kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018, yang terindikasi terjerat kasus korupsi, proses hukumnya tak perlu ditunda hingga pilkada selesai.

“Kalau saya justru enggak begitu. Kalau memang diperiksa, buktinya belum jelas dan masih diawal itu bisa kita enggak periksa dulu supaya kita adil,” kata Agus di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Sebaliknya, apabila calon kepala daerah bersangkutan ternyata dalam perjalanannya maupun sebelum pengesahan sudah nyata-nyata melakukan tindak pidana korupsi, maka penegak hukum harus segera menangkap sinyal itu.

Baca Juga :   GP Ansor Bantah Banser Terlibat dalam Aksi Tolak #2019GantiPresiden

Saat ditanya adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan KPK dikhawatirkan akan membuat kegaduhan, Agus menilai tentunya proses hukum tetap tak boleh berhenti. “Jadi, kalau selama proses ini (pilkada) kalau memang ada pelanggaran hukum harus ditindak,” ujar Agus.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengajak dan mengimbau aparat penegak hukum lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak mengganggu setiap pasangan calon yang mengikuti pilkada dengan proses hukum.

Baca Juga :   Camilan Lalan Muba Masuk Istana Wapres

Imbauan ini diharapkan mulai berjalan jika setiap pasangan calon sudah ditetapkan sebagai peserta Pilkada Serentak 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 12 Februari 2018. (viva.co.id)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kemenkumham Sumsel Lakukan Optimalisasi Sistem Pelaporan dan Pembaruan Legalitas PPNS

Jakarta, KoranSN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Divisi Keimigrasian menunjukkan komitmen …

error: Content is protected !!