KPK Tetapkan Yudi Widiana sebagai Tersangka Pencucian Uang



Terdakwa mantan Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/2/2018). (foto-net/detiknews.com)

Jakarta, KoranSN

KPK menetapkan Yudi Widiana Adia sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ini merupakan hasil pengembangan perkara dari operasi tangkap tangan (OTT) kasus terkait proyek pembangunan infrastruktur di Maluku Utara.

“Tersangka YWA (Yudi Widiana Adia) diduga selaku anggota Komisi V DPR RI 2014-2019 selama periode jabatannya telah beberapa kali menerima hadiah atau janji dari SKS (komisaris PT CMP) terkait proyek di Kemen PUPR tahun anggaran 2015/2016. Kemudian diduga menerima terkait proyek lain yang ada di Maluku dan Kalimantan, sekurang-kurangnya diduga menerima dan mengelola hasil kejahatannya sekitar Rp 20 miliar,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018).

Uang Rp 20 miliar itu kemudian dikelola Yudi. Sebagian disimpan dalam bentuk tunai, sedangkan sebagian lainnya berupa aset.

“Uang hasil kejahatan tersebut diduga sebagian disimpan dalam bentuk tunai dan aset bergerak dan tidak bergerak, seperti sebidang tanah, sebidang bangunan rumah, maupun tanah dan bangunannya di beberapa lokasi, sejumlah mobil, yang diduga menggunakan nama pihak lain,” lanjut Febri.

Tidak hanya menggunakan nama lain, dalam pengembangan penyidikan KPK selanjutnya, disebut Febri, ditemukan ketidaksesuaian jumlah aset dengan penghasilan Yudi.

“KPK menemukan tindak pidana pencucian uang dalam hubungan mengalihkan, membelanjakan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan kepemilikan sebenarnya, yang diduga dilakukan YWA sepanjang periode jabatannya sebagai anggota Komisi V DPR RI 2014-2019,” tutur Febri.

Tersangka Yudi Widiana disangkakan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca Juga :   Jokowi Sempat Candai Presiden Kenya saat Ajak Berkunjung ke Indonesia

Sebelumnya, dalam perkara pokok, anggota DPR Yudi Widiana Adia didakwa menerima uang suap Rp 4 miliar dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng. Uang tersebut untuk program aspirasi proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara pada tahun anggaran 2015.

Selain itu, jaksa mendakwa Yudi menerima uang suap Rp 2,5 miliar, USD 214 ribu (setara dengan sekitar Rp 2,8 miliar), dan USD 140 ribu (setara dengan sekitar Rp 1,8 miliar) dari Aseng. Uang itu juga untuk untuk program aspirasi proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. Jadi total uang suap yang diterima Yudi, yang merupakan politikus PKS, adalah Rp 11,1 miliar. (detik.com)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kemenkumham Sumsel Lakukan Optimalisasi Sistem Pelaporan dan Pembaruan Legalitas PPNS

Jakarta, KoranSN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Divisi Keimigrasian menunjukkan komitmen …

error: Content is protected !!