KPU Banyuasin Uji Publik Dapil Pilpres dan Pileg 2019









Suasana uji publik daerah pemilihan (Dapil) pemilu presiden (Pilpres) dan pemilu legislatif (Pileg) tahun 2019 sekaligus Sosialisasi UU NO 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (foto-siryanto/koransn.com)

Banyuasin, KoranSN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuasin menggelar uji publik daerah pemilihan (Dapil) pemilu presiden (Pilpres) dan pemilu legislatif (Pileg) tahun 2019 sekaligus Sosialisasi UU NO 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Acara tersebut dibuka resmi oleh Bupati Banyuasin SA Supriono yang diwakili Asisten III Bidang Pemerintahan Pemkab Banyuasin M. Yusuf, bertempat di auditorium Pemkab Banyuasin, Senin (18/12/2017).

Kegiatan ini dihadiri jajaran Kejaksaan Negeri Banyuasin, Polres dan Kodim 1409, Ketua KPI Ketua Panwas Banyuasin Iswadi, perwakilan partai politik, Ormas, tokoh masyarakat, OKP, LSM.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III Bidang Pemerintahan M. Yusuf, Bupati berharap masyarakat nantinya dapat maksimal menggunakan hak pilihnya secara aman tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Baca Juga :   Gapoktan Minta Bibit Pertanian dan Sapi

“Diharapkan juga tingkat partisipasi pemilih yang tinggi di Kabupaten Banyuasin dalam pemilu serentak 2019, baik secara kualitas dan kuantitas,” harapnya.

Ketua KPU Banyuasin Dahri mengatakan, penyuluhan ini untuk menjelaskan undang-undang (UU) Pemilu baru yakni UU Nomor 7 tahun 2017 yang sudah disahkan Presiden Joko Widodo Agustus lalu.

“Untuk lebih menyempurnakan beberapa rancangan peraturan KPU. Kami menyelenggarakan uji publik terhadap beberapa peraturan penyelenggaraan pemilu 2019 tersebut. Dimana uji publik diperlukan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat kepada rancangan tersebut, UU baru ini harus diketahui dan dipahami seluruh masyarakat karena ada beberapa pasal yang baru. Meski beberapa pasal itu juga sekarang lagi ada di Mahkamah Konstitusi untuk di judicial review,” ujar Dahri.

Baca Juga :   Binmas Polsek Pangkalan Balai Monitoring Pencairan Dana Bansos PKH

Acara tersebut juga menghadirkan pemberi materi mantan Komisioner KPU Pusat Fery Kurnia Arizkiyansyah dimana dalam pemaparannya menjelaskan, salah satunya mengenai sistem Pemilu penguatan kelembagaan, kewenangan dan tata kelola penyelenggara Pemilu.

Menurutnya, dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum 2019, KPU telah menetapkan peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum.

“Jadi berdasarkan pada peraturan KPU tersebut, penataan dan penetapan Daerah pemilih (Dapil), sosialisasi dan pembentukan badan penyelenggara, sebagai rujukan dalam pelaksanaan tahapan dan kegiatan tersebut, KPU perlu menetapkan beberapa peraturan seperti sala satunya yaitu. Peraturan KPU tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), kabupaten atau kota,” ungkapnya. (sir)











Publisher : Imam Ndn

Lihat Juga

550 Paket Sedekah ASN OKI untuk Kaum Dhuafa

Kayuagung, KoranSN Sebanyak 550 paket bahan pokok hasil dari pengumpulan sedekah ASN di Kabupaten OKI …

error: Content is protected !!