KPU Diminta Selektif Tentukan Anggota PPK

Komisioner KPU Muratara saat menerima audiensi sejumlah pemuda. (foto-sunardi/koransn.com)

Muratara, KoranSN

Puluhan tokoh pemuda Muratara menyambangi kantor KPU Kabupaten Muratara, Kamis (2/11/2017) siang. Mereka meminta agar komisioner KPU lebih selektif dalam menentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Sebab diduga masih ada yang rangkap jabatan dan nepotisme.

“Kami minta ketegasan komisioner KPU Muratara untuk membersihkan penyelenggara pemilu khususnya di Muratara dari perangkat desa, pendamping desa (PD), pendamping lokal desa (PLD) ataupun lainnya. Karena itu sudah menutup ruang bagi orang lain,” kata Wawan Kurniawan, Pemuda Rawas Ulu.

Ia meminta kepada KPU Muratara untuk memperbanyak sosialisasi langsung kepada masyarakat, tentang aturan yang melarang atau tidak bisa mengikuti tes PPK. Karena disinyalir ada calon anggota PPK yang tidak berdomisili di tempatnya mendaftar dan mengikuti seleksi anggota PPK.

“Kami mohon kepada KPU lebih selektif lagi. Lihat apakah peserta berdomisili disana atau sudah tidak lagi. Karena hanya ingin menjadi penyelenggara sehingga membuat surat berdomisili. Kami berharap kompetisi ini memang orang-orang Muratara yang berdomisili di Muratara,” ungkapnya.

Baca Juga :   Pelantikan dan Pengukuhan Lima DPD Seknas Jokowi Sumsel

Sementara Pemuda Muara Rupit, Taufik Said mengaku tindakan nepotisme sudah menjadi viral di media sosial terkait seleksi PPK tersebut. Oleh karena itu, KPU Muratara diminta transparan soal kabar tersebut.

Ia mengapresiasi kegiatan yang sudah berjalan sesuai dengan tahapan. Tetapi masih saja diduga adanya indikasi nepotisme dalam penyeleksian PPK. “Kita minta transparan dan berbicara apa adanya,” ungkapnya.

Menanggapi ini, Ketua Komisioner KPU Muratara Agus Merianto mengapresiasi masukan dari sejumlah tokoh pemuda Muratara yang telah audiensi ke KPU. Ia memastikan tahapan seleksi anggota PPK sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Tahapan tertulis dan wawancara sudah dilakukan, berdasarkan perengkingan dan kami plenokan bahkan diumumkan. Bahkan sebelumnya kami membuka seluas-luasnya jika ada nama yang terlibat dalam masalah untuk disampaikan kepada kami,” ujarnya.

Baca Juga :   Muba Siapkan Lahan 8,5 Hektare di Lalan untuk Bumi Perkemahan

Untuk penyeleksian tes wawancara, lanjutnya, mereka membuat petunjuk tekhnis (Juknis) standar resminya. Seperti pengetahuan tentang kepemiluan, kepemimpinan, integritas, wilayah serta kepribadian. Untuk aturan perangkat desa menjadi PPK akan dipelajari lagi. Karena sepengetahuan mereka tidak ada larangan tetapi harus ada izin dari atasannya.

“Betul ada kekerabatan dengan komisioner yang lulus. Tetapi proses pertanyaan atau tes tidak ada yang dibedakan dan kita lihat nilainya dan tidak jadi masalah,” pungkasnya. (snd)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Infrastruktur dan SDM Masih Kendala Pembelajaran Daring

Lahat, KoranSN Sosialisasi dan kunjungan kerja Dewan Pendidikan Sumatera Selatan ke tiga wilayah kabupaten yaitu …