KPU Sumsel Tunggu Hasil Putusan MK





Ilustrasi. (foto-net)

Palembang, KoranSN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih memproses gugatan dari Tim Kuasa Hukum pasangan Dodi-Giri untuk menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel terpilih periode 2018-2023.

Komisioner KPU Sumsel Liza Lizuarni yang ditemui, Sabtu (28/7/2018) mengatakan, saat ini sidang gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Dodi-Giri di MK akan memasuki tahap jawaban termohon atau tergugat dalam hal ini KPU Sumsel.

“Sekarang masih berproses di MK, jadi hari Selasa (31/7/2018) akan sidang lagi, dengan agenda jawaban termohon, insyaallah kami akan hadir, kami sudah siapkan jawaban,” kata Liza.

Dikatakan Liza, setelah sidang itu, dilanjutkan dengan sidang putusan dismissal oleh MK. KPU katanya, akan melihat apa yang diputuskan oleh MK nantinya, apakah sidang gugatan tersebut dilanjutkan atau ditolak.

Jika ditolak kata Liza, KPU mempunyai waktu maksimal tiga hari untuk menetapkan calon terpilih. “Kita berharap, mudah-mudahan cepat selesai ya,” kata Liza.

Sementara itu, Calon Gubernur Sumsel Herman Deru yang pada Pilgub, 27 Juni lalu dinyatakan sebagai calon peraih suara terbanyak mengatakan, gugatan yang diajukan tim Dodi-Giri merupakan hak sebagai warga negara, namun ia yakin gugatan tersebut akan kandas di MK karena legal standing perkara tidak terpenuhi.

“Yang namanya pengadilan kan tidak boleh menolak berkas gugatan, jadi semua pengadilan, mau PTUN, pengadilan agama, pengadilan negeri, itu harus diterima dulu gugatannya, tapi memutuskannya harus melalui mekanisme sidang,” kata Herman Deru.

Baca Juga :   Setelah 30 Tahun, Desa Harapan Makmur Baru Teraliri Listrik

Ia menjelaskan, setelah diterima, MK akan menggelar sidang pertama, yakni pemohon diminta menyampaikan gugatannya, kemudian sidang kedua termohon yang tergugat menyampaikan pembelaan, sidang ketiga, MK akan memutuskan apakah legal standingnya benar atau tidak, materinya mencukupi atau tidak, setelah itu MK akan memutuskan.

“Kalau kita lihat dari legal standing, bahwa Sumsel ini diatas 6 juta penduduknya, maka orang yang menggugat itu, (syaratnya) jika terjadi selisih maksimal 1 persen, kita ini selisihnya 5 persen. Jadi, legal standingnya gak memenuhi,” jelas mantan Bupati OKU Timur ini. (awj)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Mengakhiri Masa Jabatan Pj Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto Pamitan

Banjarnegara, KoranSN Penjabat (Pj) Bupati Banjarnegara, Tri Harso Widirahmanto SH, Rabu (22/5/2024) berpamitan dengan pejabat …

error: Content is protected !!