KUA dan PPAS APBD Sumsel Disetujui dengan Catatan

Suasana rapat Banggar DPRD dan TAPD Provinsi Sumsel. (foto-anton/koransn)

Palembang, KoranSN

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2020, akhirnya disetujui DPRD Sumsel, dengan sejumlah catatan.

Hal ini terungkap dalam rapat Badan Anggaran DPRD Sumsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumsel, Kamis (12/12/2019).

Pantauan SN, pembahasan KUA dan PPAS berjalan alot dan panas. Anggota Banggar DPRD Sumsel yang hadir sepakat menolak dan mempertanyakan tiga sisi anggaran yang diajukan Pemprov Sumsel. Ketiganya tentang alokasi pengembangan dan penataan kawasan untuk kawasan baru terpadu di Kelurahan Keramasan Kota Palembang sebesar Rp 170 miliar untuk penimbunan yang dianggarkan di Dinas Perkim.

Kemudian, adanya anggaran yang menjadi kewenangan kabupaten/kota tetapi dianggarkan di provinsi. Ketiga, tentang alokasi pemberian insentif untuk camat dan desa persiapan, hal ini tetap dianggarkan meskipun di Kemendagri dinyatakan tidak dibolehkan.

Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati menyatakan, ketiga item usulan anggaran tersebut sebelumnya sudah dikonsultasikan ke Kemendagri, dan disana ketiganya dinyatakan masih ‘abu-abu’ dan tidak ada dasar hukumnya, namun oleh eksekutif tetap dianggarkan.

“Beberapa hari lalu ada kebuntuan dalam menyamakan persepsi tentang aturan, dimana ada tiga prinsip pokok, tentang alokasi pengembangan dan penataan kawasan untuk kawasan baru terpadu di Keramasan Kota Palembang sebesar Rp 170 miliar untuk penimbunan, belum lagi untuk pemagaran dan sebagainya. Ini dianggarkan di dinas Perkim. Kemudian, intinya itu oleh kementrian (Kemendagri) dianggap masih dalam ranah abu abu, karena penimbunan itu nantinya harus ditingkatkan menjadi program apa, namun Banggar tetap sepakat itu dianggarkan, tetapi besarannya diminta dikurangi, tapi oleh TAPD tetap nak itulah (Rp 170 M),” beber Anita.

Baca Juga :   Kurangi Sampah Plastik, Pegawai Pemprov Diimbau Bawa Botol Minum ke Kantor

Selanjutnya kata Anita, tentang anggaran yang menjadi kewenangan kabupaten/kota tetapi anggarannya dilakukan provinsi, hal itu jelas-jelas dilarang, apalagi argumentasi kepala Bappeda itu hasilnya nanti akan dihibahkan ke kabupaten/kota.

“Itu justru semakin salah, karena dalam peraturan per undang-undangan, tidak ada mengenal goverment to goverment, tapi pimpinan TAPD tetap akan menganggarkan itu, dan itu termaktub dalam anggaran dinas PU BM,” ujarnya.

Soal anggaran insentif untuk camat kata Anita, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemendagri, hal itu tidak dibenarkan.

“Camat itu merupakan perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota, sementara perangkat kecamatan itu tidak hanya camat, tapi kenapa hanya camat yang diberikan insentif, sehingga Kemendagri tidak membolehkan, tetapi itu tetap dianggarkan (TAPD),” terangnya.

“Hal ini jelas membuat kami kecewa, tapi karena tanggung jawab kami terhadap masyarakat, biarlahkan lah masyarakat yang menilai, biarkanlah ini jadi PR Mendagri untuk mengevaluasi, oleh karena itu kami akan memberikan catatan, ini bukti kami sudah mengingatkan. Jadi, kita menyetujui bukan karena ada mahar, silahkan cek tapi kita menyetujui agar pembangunan di Sumsel segera dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat Sumsel,” pungkasnya.

Baca Juga :   Kunjungi Rumah Singgah Pasien Bibir Sumbing, Herman Deru Mengaku Terharu

Sementara itu, Ketua TAPD Sumsel yang sekaligus Sekda Sumsel Nasrun Umar menyatakan, berlarut-larutnya pembahasan KUA- PPAS RAPBD 2020 Sumsel merupakan dinamika dalam berdemokrasi.

“Ini dinamika luar biasa dan ada konsekuensi dari suatu proses demokrasi, setiap orang mengemukakan pendapat dengan memaknai panjanganya proses waktu pembahasan, tetapi ini demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Sumsel,” kata Nasrun.

Kesepakatan KUA dan PPAS dijadwalkan akan ditandatangani oleh Gubernur Sumsel Herman Deru dan Pimpinan DPRD Sumsel pada Jumat (13/12/2019) pagi.

Dilanjutkan Nasrun, setelah proses penandatanganan nota kesepakatan, tentu saja proses selanjutnya ada di Kemendagri dalam rangka evaluasi, dan diharapkan Perda APBD dapat diselesaikan dengan baik.

Soal beberapa catatan yang diberikan banggar DPRD Sumsel, Nasrun mengungkapkan pihaknya akan berusaha mengakomodirnya.

“Jangan menjustice, nanti ada evaluasi tahapan terakhir yang dilakukan Mendagri dan ditunggu saja. Yang pasti harapan kita APBD ini tidak melanggar,” pungkasnya. (awj)

Iklan Polres Lahat

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Herman Deru Fasilitasi Wartawan Lakukan Rapid Test

Palembang, KoranSN Rentannya profesi wartawan terhadap penularan wabah Covid-19 menjadi perhatian Gubernur Sumsel, H Herman …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.