KUA dan PPAS APBD Sumsel Tahun 2017 Ditandatangani





Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas menandatangani KUA dan PPAS APBD Sumsel tahun 2017 disaksikan oleh unsur pimpinan DPRD Sumsel lainnya dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin. (foto/Humas DPRD Sumsel)
Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas menandatangani KUA dan PPAS APBD Sumsel tahun 2017 disaksikan oleh unsur pimpinan DPRD Sumsel lainnya dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin. (foto/Humas DPRD Sumsel)

SETELAH dilakukan pembahasan dan penelitian oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumsel, akhirnya Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sumsel tahun 2017 disahkan.

Pengesahan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama antara Pimpinan DPRD Sumsel dan Gubernur Sumsel Alex Noerdin disaksikan oleh Anggota Banggar DPRD Sumsel dan TAPD Provinsi Sumsel, bertempat di ruang Banggar DPRD Sumsel, Jumat (4/11/2016).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda mengatakan sebelum dibahas oleh Banggar DPRD Sumsel, KUA dan PPAS yang sebelumnya diajukan oleh Gubernur Sumsel terlebih dahulu dilakukan pembahasan pra anggaran oleh komisi-komisi DPRD Sumsel dengan instansi terkait dari tanggal 25-27 Oktober 2016.

Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopran Marjani saat menandatangani KUA dan PPAS APBD Sumsel tahun 2017. (foto/Humas DPRD Sumsel)
Wakil Ketua DPRD Sumsel Nopran Marjani saat menandatangani KUA dan PPAS APBD Sumsel tahun 2017. (foto/Humas DPRD Sumsel)

“Kemudian setelah itu dilakukan pembahasan KUA dan PPAS oleh Banggar DPRD Sumsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Sumsel. Pembahasan tersebut dilakukan dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 2016,” terang Giri.

Dari hasil pembahasan tersebut kata Giri, rancangan APBD Sumsel tahun 2017 disepakati sejumlah Rp 7.899.161.790.677. Jumlah ini meningkat sebesar Rp 489.256.657.935,84 atau naik 6,60 persen dari APBD Perubahan tahun 2016 yang telah ditetapkan sejumlah Rp 7.409.905.132.741,16.

Baca Juga :   Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan Suara KPU OI Berjalan Lancar

Rinciannya terang Giri, pendapatan daerah pada APBD Perubahan tahun anggaran 2016 sejumlah Rp 7.375.616.672.580,91 menjadi Rp 7.874.161.790.677 pada APBD tahun anggaran 2017 meningkat sejumlah Rp 498.545.118.096,09 atau naik 6,76 persen.

Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda menyerahkan KUA dan PPAS ke Gubernur Sumsel Alex Nordin disaksikan oleh Wakil-wakil Ketua DPRD Sumsel Chairul S Matdiah, M. Yansuri dan Nopran Marjani. (foto/Humas DPRD Sumsel)
Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda menyerahkan KUA dan PPAS ke Gubernur Sumsel Alex Nordin disaksikan oleh Wakil-wakil Ketua DPRD Sumsel Chairul S Matdiah, M. Yansuri dan Nopran Marjani. (foto/Humas DPRD Sumsel)

“Kemudian belanja daerah pada APBD Perubahan tahun anggaran 2016 sejumlah Rp 5.831.073.406.301,21 menjadi Rp 6.529.050.199.779,50 pada APBD tahun anggaran 2017, meningkat sejumlah Rp 697.976.793.478,29 atau naik 11,97 persen,” jelas Giri.

Selanjutnya, penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Perubahan tahun anggaran 2016 sejumlah Rp 34.288.460.160,25 menjadi sejumlah Rp 25.000.000.000 pada APBD tahun anggaran 2017, berkurang sejumlah Rp 9.288.460.160,25 atau turun 27,09 persen.

“Untuk pengeluaran pembiayaan pada APBD Perubahan tahun 2016 sejumlah Rp 1.578.831.726.439,95 menjadi sejumlah Rp 1.370.111.590.897,50 pada APBD tahun 2017, berkurang sejumlah Rp 208.720.135.542,45 atau turun 13,22 persen,” ungkap Giri.

Baca Juga :   MTQ ke-5 Tingkat Kabupaten Muratara Berjalan Sukses

Sementara itu Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyampaikan apresiasi dan penghargaan, khususnya kepada Banggar DPRD Sumsel yang telah berusaha dan bekerja keras menyelesaikan pembahasan dan penelitian KUA dan PPAS APBD Sumsel tahun 2017.

Anggota Banggar DPRD Sumsel dan TAPD Provinsi Sumsel mengikuti rapat pengesahan KUA dan PPAS APBD Sumsel tahun 2017. (foto/Humas DPRD Sumsel)
Anggota Banggar DPRD Sumsel dan TAPD Provinsi Sumsel mengikuti rapat pengesahan KUA dan PPAS APBD Sumsel tahun 2017. (foto/Humas DPRD Sumsel)

Menurut Alex, pada situasi dan kondisi keuangan negara yang terbatas, termasuk kondisi keuangan Provinsi Sumsel yang amat terbatas, memerlukan kecermatan dalam penentuan skala prioritas anggaran sesuai arahan Presiden RI “Money Follow Program Priority”.

“Alhamdulillah pada hari ini, dokumen perencanaan anggaran untuk Provinsi Sumsel dapat disepakati dan ditandatangani antara Pimpinan DPRD Sumsel dengan Gubernur Sumatera Selatan,” ujarnya. (awj/adv)





Publisher : Anton Wijaya

Lihat Juga

APBD-P Tahun 2022 Disahkan, Terjadi Kenaikan Anggaran Sebesar Rp 50 Miliar

PEMERINTAH Kabupaten PALI bersama DPRD PALI mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!