KUD Pertanyakan Ganti Rugi Jalan Tol

Ilustrasi. (foto-net)

Kayuagung, KoranSN

Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Tanjung Mesayu Desa Tajung Sari Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mempertanyakan ganti rugi lahan Jalan Tol Pematang Panggang – Kayuagung (PPKA) yang melintasi areal milik KUD tersebut.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada kejelasan pembayaran ganti rugi akan diberikan. Pada sisi lain, lahan yang terkena jalur jalan tol tersebut sudah dikeluarkan dari dalam aset plasma kebun kepala sawit milik KUD tersebut.

Ketua Badan Pengawas KUD Tanjung Mesayu, Ismail Saleh kemarin mengatakan, lahan milik KUD yang terkena jalan tol seluas lebih dari 6 hektar yang terletak di blok 62-63. Proses ganti rugi lahan ini sudah berlangsung sejak dua tahun lalu namun sampai sekarang belum ada pencairan dari pihak pengelola jalab tol, pada saat petugas ukur melakukan pemetaan jalan anggota KUD Tanjung Mesayu yang mendampinginya.

Baca Juga :   Satpol PP dan Satlinmas Antisipasi Begal Dengan Cara Ini

“Kita sudah mempertanyakan hal ini berulang kali ke pihak BPN OKI, dinas perkebunan maupun pengadilan, namun belum juga selesai,” ujar Ismail Saleh.

Diceritakannya, KUD Tanjung Mesayu terbentuk pada tahun 2009 sampai sekarang, sepanjang KUD terbentuk semua proses berjalan dengan baik, artinya data-data koperasi, jumlah anggota, pajak, luasan, aktivitas pemupukan dan lain-lain dikelola oleh KUD.

“Artinya lahan itu milik kami, dan selama ini pula gaji plasma diserahkan kepada KUD Tanjung Mesayu. Namun anehnya setelah dilewati jalan tol tiba-tiba ada pihak lain yang menggugat dan mengklaim, yang kita heran gugatan tersebut akhirnya justru menghambat proses ganti rugi yang jelas-jelas lahan itu milik KUD,”katanya.

Pihaknya juga sudah menunjuk perwakilan melalui kantor Advokat untuk menyelesaikan hal yang dimaksud guna menempuh proses hukum. Pasalnya, upaya persuasip yang dilakukan selama dua tahun ini tidak kunjung membuahkan hasil.

Baca Juga :   PKB tak Terealisasi, Puluhan Karyawan PT SAP Datangi Pemkab Muratara

Masih dikatakan Ismail, pihaknya merasa ‘dipimpong’ selama pengurusan permasalahan ini dan anggota KUD sudah merasa dirugikan karena selama ini sejumlah 6 hektar lebih lahan terkena tol hingga ada surat pengurangan asset milik KUD seluas lahan yang terkena jalan tol tersebut.

“Sehingga anggota tidak lagi menerima gajian sekitar 8 orang, rata-rata sekitar 50-150 perorang, kalau seluruh anggota KUD sebanyak 542 peserta,” jelasnya. (iso)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Perbakin Muara Enim Buka Ekskul Menembak

Muara Enim, KoranSN Pengurus Cabang Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin) Muara Enim menerima kunjungan pengurus Provinsi …