Launching Program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Pemkab OKU dan OKU Timur



Suasana launching program konfirmasi status wajib pajak (KSWP). (foto-ist)

Baturaja, KoranSN

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel dan Kepulauan Babel bersama dengan KPP Pratama Baturaja dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) meluncurkan Program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), Kamis, (2/11/2017).

Acara ini dilaksanakan di Aula Abdi Praja Baturaja dan Aula Bina Praja Martapura masing-masing kantor Pemkab yang dimulai pukul 09.00 WIB (OKU) dan pukul 14.00 WIB (OKU Timur).

Di Baturaja, hadir dalam acara ini Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel M Ismiransyah M Zain beserta staf yang didampingi juga Kepala KPP Pratama Baturaja Akhmad Yani, Bupati OKU Drs KuryanaAzis, unsur Muspida, dan tokoh masyarakat setempat.

Peluncuran program ini dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perlu dilakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah daerah.

Konfirmasi status wajib pajak sendiri adalah kegiatan validasi data kewajiban perpajakan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

Keterangan yang dimaksud adalah informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah hasil dari pencocokan data secara online dengan database Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa pemohon layanan publik tertentu tersebut sudah valid dalam menjalankan kewajiban perpajakan dua tahun terakhir.

Untuk pemohon yang belum memiliki NPWP saat pengajuan permohonan layanan publik, dapat membuat NPWP terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau secara online melalui laman https://www.ereg.pajak.go.id/.

Baca Juga :   Pelaksanaan PATB Sudah Sesuai Juklak

Layanan publik yang dimaksud tersebut paling sedikit terdiriatas : a) izin usaha perdagangan, b) izin usaha hiburan c) izin mendirikan bangunan d) izin usaha restoran e) izin tempat penjualan minuman beralkohol f) izin gangguan g) izin trayek h) izin usaha perikanan, dan/atau i) izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Dengan adanya program ini diharapkan pemenuhan kewajiban perpajakan baik itu untuk kewajiban pajak daerah dan pajak pusat dapat dilakukan pengawasan lebih baik.



Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

KPU Lubuklinggau Selesai Gelar Rekapitulasi, Penetapan Caleg Terpilih Tunggu Juknis dari KPU Provinsi Sumsel

Lubuklinggau, KoranSN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah selesai menggelar …

error: Content is protected !!