Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Jakarta, KoranSN.com
Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan, mengaku ikut menilai atau supervisi kinerja kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, wajar dalam evaluasi kabinet ada beberapa menteri yang dinilai memiliki rapor merah. Namun, soal reshuffle atau perombakan kabinet, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.
“Reshuffle itu hak prerogratif Presiden. Mungkin bisa minggu depan atau setelah Lebaran,” ujar Luhut kepada wartawan di kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Senin (18/5).
Menurut Luhut, evaluasi menteri dalam Kabinet Kerja masih banyak yang memiliki rapor hijau alias baik daripada rapor merah. Namun, dia mengakui bahwa perlambatan ekonomi sekarang tidak luput dari masih lemahnya kinerja mendongkrak perekonomian. Ketika disinggung nama-nama menteri yang akan diganti, dia enggan menunjukkan meski dia sudah tahu.
“Banyak yang baik juga. Kalau pun saya tahu, tidak akan beri tahu kamu. Itu hak Presiden, siapa pembantunya yang kurang atau lebih dalam kinerjanya,” katanya.
Dia juga menegaskan, perlambatan ekonomi di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo sebenarnya karena sudah terjadi sejak tahun 2012. Lalu, saat Jokowi mulai memimpin, harus membenahi struktur pemerintahan terlebih dahulu. Maka, baik atau buruk kinerja pemerintahan baru tak bisa diukur dalam seratus hari.
“Program seratus hari itu bisa jadi ukuran hanya di negara mapan. Kalau di kita, perlu satu sampai dua tahun. Sebab masih harus menyelesaikan perubahan nomenklatur, merger (penggabungan) kementerian ada masalah sendiri, APBN ke APBNP masalah sendiri,” ujarnya. (vvn)
