M Nasir Anggota DPRD Banyuasin Perjuangkan PPPK dan TPP ASN





Masih katanya, disisi undang-undang tentang ASN menyatakan, 2023 sudah tidak ada lagi tenaga honor atau tenaga honor dihapuskan, itulah serba salahnya. Pemerintah Banyuasin ini untuk alokasi dana untuk membayar gaji PPPK ini sangat tinggi sedangkan keuangan kita saat ini bermasalah. Pengangkatan PPPK itu sekitar 2753 orang terbanyak pada tenaga pengajar Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) cukup tinggi.

Khusus guru sudah dibuat Keputusan Menteri PDP, sisanya ada tenaga kesehatan sekitar 116 orang serta tenaga teknis lainnya. Untuk kedepannya gaji dan tunjangan PPPK itu mutlak ditanggung sesuai Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2020 menyatakan bahwasannya gaji dan tunjangan PPPK yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

“Makanya saya bilang tadi, APBD Banyuasin ini kedepan semakin berat mengapa Rp 169 miliar lebih yang harus dialokasikan APBD untuk kepentingan gaji PPPK dan tunjangannya. Mengapa sekarang ibu-ibu belum dilantik, kalau ibu-ibu PPPK sekarang sudah dilantik otomatis gaji dan tunjangannya itu sudah melekat dan itu harus dibayar,” paparnya.

Baca Juga :   'Kemenangan Shelyna Salsabila Harga Mati'

Menurutnya, mungkin itu salah satu faktor penyebab hingga saat ini tenaga PPPK di Banyuasin ini belum dilantik.

“Tapi saya selaku Anggota DPRD Banyuasin akan berusaha segala upaya agar tenaga PPPK yang belum dilantik dapat dilakukan pelantikan yang lulus tadi.
Dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melantik tidak ada alasan mereka untuk tidak melantik, artinya kalau memang beban dia harus mengalokasikan dana yang lain dihapus alokasikan pindahkan PPPK sehingga proses ngajar mengajar ini terus berlangsung. Tidak boleh tidak, karena ini amanat undang-undang makanya saya bilang dari awal pada saat rapat panitia khusus antara PADP dengan anggota dewan,” ungkapnya.

“Alhamdulillah menyerap aspirasi masyarakat Kecamatan Tanjung Lago pada Reses Masa Persidangan III Dapil VI (enam) ini beberapa aspirasi dan usulan akan kita tindaklanjuti,” tambah M Nasir.

Baca Juga :   Menko Polhukam Ajak Kepala Daerah Antisipasi Karhutla 2019

Masih diungkapkannya, kemudian masalah PPPK Tahap II sampai saat ini belum dilakukan pelantikan serta masalah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN se-Kabupaten Banyuasin yang belum dilakukan pembayaran sampai pada bulan Juli tahun 2022.

“Untuk alokasi TPP ASN Kabupaten Banyuasin dalam satu tahun anggaran mencapai Rp 203 milyar, Insya Allah semua aspirasi dan usulan serta persoalan-persoalan tersebut akan kita perjuangkan,” tandas M Nasir. (tri/rel)





Publisher : Apriandi

Lihat Juga

HD Minta IIDI Jadi Mitra Pemprov Sumsel Dalam Menurunkan Angka Stunting

Palembang, KoranSN Upaya penurunan angka stunting di Provinsi Sumsel masih menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!