Mantan Kepala BPKAD Palembang & Makelar Proyek Diagendakan Jadi Saksi Sidang Dugaan Korupsi Proyek Lift

Tampak Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dan Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Palembang, Andi Andri Utama saat menujukkan barang bukti uang yang disita dari tersangka dugaan korupsi pengadaan lift Kantor BPKAD Kota Palembang. (foto-ferdinand/koransn.com/ist)

Palembang, KoranSN

Mantan Kepala BPKAD Palembang, Zulfan dan makelar proyek lift BPKAD Palembang, Haryadi yang diduga mendapat fee proyek Rp 100 juta, hari ini Senin (17/12/2018) diagendakan menjadi saksi terdakwa Anda Rani Murbiastuti ST MM di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.

Demikian dikatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang, Andi Andri Utama yang juga Kasi Pidsus Kejari Palembang, Minggu (16/12/2018).

Menurut Andi, Zulfan dan Haryadi diagendakan menjadi saksi lantaran sebelumnya pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan agar keduanya menjadi saksi Kabag Keuangan Sekretariat Daerah Pemkot Palembang, yakni terdakwa Anda Rani Murbiastuti yang saat dugaan kasus korupsi lift Kantor BPKAD Palembang tahun anggaran 2015 ini terjadi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

“Kalau jumlah saksinya ada sekitar 10 saksi yang besok (hari ini) kita agendakan menjadi saksi di persidangan. Dari jumlah saksi tersebut diantaranya yakni; Mantan Kepala BPKAD Palembang, Zulfan dan Haryadi selaku kontraktor. Dalam dugaan kasus ini Haryadi menjadi makelar proyek dan juga penghubung yang diduga mendapat uang fee Rp 100 juta. Untuk para saksi ini, selain akan memberikan kesaksian kepada terdakwa Anda Rani Murbiastuti juga untuk menjadi saksi terdakwa Ir Mardjuki MT selaku pihak rekanan,” ungkapnya.

Menurut Andi, untuk saksi Zulfan yang diagendakan oleh pihaknya saat ini berdomisili di Jakarta.

“Zulfan ini kan tidak lagi menjabat sebagai Kepala BPKAD, dia sekarang tinggal di Jakarta, sementara untuk makelar proyek lift yang diduga menerima fee Rp 100 juta domisilinya di Palembang. Kita harap keduanya hadir dalam persidangan, karena beberapa hari yang lalu keduanya sudah kami kirimkan surat pemanggilan,” jelasnya.

Lanjut Andi, sampai saat ini persidangan dugaan kasus korupsi lift BPKAD Palembang di PN Tipikor Palembang masih pemeriksaan saksi-saksi. Bahkan sejauh ini sudah sekitar 17 saksi dihadirkan oleh pihaknya dalam persidangan.

“Kalau total seluruh saksi ada sekitar 32 saksi. Jumlah saksi itu sudah termasuk saksi ahli, kami menghadirkan para saksi dalam rangka pembuktian dugaan pidana korupsi yang terjadi dalam proyek lift di Kantor BPKAD Palembang,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan Andi, dari saksi- saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya mengungkap fakta-fakta yang sesuai dalam dakwaan pihaknya selaku JPU, diantaranya yakni pengadaan lift dalam proyek tersebut tidak sesuai spesifikasi.

“Selain itu juga terungkap ada pemberian fee sehingga dalam pelaksanaan proyek pengadaan lift di Kantor BPKAD Palembang tersebut menimbulkan kerugian negara,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam persidangan, Senin lalu (10/12/2018) sebanyak delapan saksi dihadirkan JPU dalam sidang lanjutan dugaan korupsi lift BPKAD Palembang tahun 2015 di PN Tipikor Palembang. Adapun kedelapan saksi tersebut yakni; Direktur PT Jafri Sentosa Rostalia, M Nur Jamil dan Zainal Arifin yang keduanya merupakan pegawai freelance di Jakarta, dan PNS Dinas Pariwisata Kota Palembang, Rosmilinda yang saat dugaan kasus ini terjadi menjabat sebagai Sekretaris BPKAD Palembang.

Baca Juga :   Panglima TNI: Polisi Militer Telah Kantongi Rekaman CCTV

Kemudian untuk empat saksi lainnya merupakan Paniti Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Proyek Lift BPKAD Kota Palembang yang juga PNS di BPKAD Palembang, mereka yakni; Riduan Asmara, Hasan Basri, Septiana dan Rahmad Mulyadi.

Terungkap dalam persidangan jika ada dugaan uang fee proyek dalam dugaan kasus ini. Hal ini seperti dikatakan oleh saksi Rostalia selaku Direktur PT Jafri Sentosa.

“Saya menerima fee Rp 23 juta dari Mardjuki. Uang fee ini saya terima karena saya meminjamkan dokumen perusahaan milik saya kepada terdakwa Mardjuki melalui tetangga saya Nur Jamil. Untuk fee ini, saya diterimanya setelah pekerjaan lift di Kantor BPKAD Palembang selesai,” kata Rostalia.

Sementara saksi M Nur Jamil mengungkapkan, jika dirinya merupakan pegawai administrasi freelance di Jakarta yang juga kenal dengan terdakwa Mardjuki. Dirinya mengetahui adanya proyek lelang lift di BPKAD Palembang, setelah diberi tahu oleh Mardjuki.

“Kemudian Mardjuki meminta saya mencarikan perusahaan yang dokumennya dapat dipinjam guna mengikuti lelang proyek lift tersebut. Karena saya dijanjikan uang fee, makanya saya menemui tetangga saya yakni Rostalia yang merupakan pemilik dan juga Direktur PT Jafri Sentosa. Setelah bertemu dan menyampaikan prihal peminjaman dokumen perusahaan, lantas Rostalia menyanggupinya dan memberikan dokumen perusahaannya. Sedangkan untuk fee yang saya terima dari Mardjuki totalnya, yakni Rp 34 juta lebih, namun semua uang itu tidak untuk saya. Sebab sebagian uangnya, yakni Rp 23 juta dari Rp 34 juta saya serahkan kepada Ibu Rostalia sebagai fee meminjam dokumen perusahaanya,” tandasnya.

Sedangkan saksi Zainal Arifin mengungkapkan, jika dirinya juga merupakan seorang pegawai freelance di Jakarta. Dalam dugaan kasus ini dirinya hanya sebagai perantara antara seorang kontraktror di Palembang dengan terdakwa Marjudki .

“Awalnya Haryadi kontraktor di Palembang yang merupakan teman saya menelpon. Saat itu Haryadi menyampaikan dan meminta saya mencarikan orang untuk mengerjakan proyek lift di Kantor BPKAD Palembang. Kebenaran saya tahu dengan Marjudki, makanya saya mempertemukan Haryadi dan Marjudki. Saat bertemu kami membicarakan tentang proyek lift. Bahkan saat itu Haryadi menyerahkan dokumen. Tak lama dari pertemuan tersebut akhirnya Marjudki mendapatkan proyek lift tersebut.

Kemudian setelah pengerjaan lift selesai, barulah Marjudki kembali menemui kami. Ketika itulah Marjudki memberikan uang Rp 100 juta lebih kepada Haryadi. Dari jumlah uang tersebut, saya hanya mendapatkan uang fee Rp 15 juta, sisanya diambil Haryadi,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam dugaan kasus ini terdakwa Anda Rani Murbiastuti dan Mardjuki didakwa JPU dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 55 subsider Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga :   Pencuri Sepeda Motor Korban Lakalantas Dibekuk

Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang, Andi Andri Utama saat membacakan dakwaan kedua terdakwa dalam persidangan sebelumnya mengungkapkan, terjadinya dugaan kasus ini bermula saat terdakwa Anda Rani Murbiastuti ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan pengadaan lift di Kantor BPKAD Kota Palembang tahun 2015 berdasarkan keputusan Kepala BPKAD Kota Palembang saat itu.

“Dengan ditunjuknya sebagai PPK, selanjutnya terdakwa Anda Rani Murbiastuti melakukan kontrak kepada terdakwa Mardjuki selaku pihak rekanan, hingga terdakwa Mardjuki melakukan pengerjaan lift pada Kantor BPKAD Palembang tersebut,” jelasnya.

Diungkapkan Andi, namun dalam pengerjaanya terdakwa Mardjuki membeli lift di Cina, yang dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi ahli diketahui jika lift tersebut tidak sesuai spesifikasi hingga membuat kerugian negara.

“Adapun spesifikasi yang tidak sesuai tersebut yakni terkait beban angkut. Dimana seharusnya lift tersebut bisa mengakut 8 orang dalam 1 kali angkut, namun dari hasil pemeriksaan diketahui jika lift tersebut tidak dapat mengangkat beban 5 orang melainkan hanya 4 orang. Selain itu, power volts pada lift tersebut juga tidak sesuai dengan spesifikasinya,” katanya.

Masih dikatakan JPU, dari itulah terdakwa Anda Rani Murbiastuti dan Mardjuki telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataupun turut melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

“Selain itu dalam dugaan kasus ini terdakwa Anda Rani Murbiastuti selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dalam menentukan spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta rancangan kontrak,” tegasnya.

Sekedar mengingatkan, adapun nilai proyek pengadaan lift di Kantor BPKAD Kota Palembang tahun 2015 tersebut yakni senilai Rp 1,3 miliar. Dari hasil penyelidikan jaksa Kejari Palembang ditemukan bukti dugaan terjadinya pidana korupsi dalam proyek tersebut yang membuat negara mengalami kerugian, hingga akhirnya jaksa menetapkan Anda Rani Murbiastuti dan Mardjuki sebagai tersangka dalam dugaan kasus ini. (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

KPK Panggil Dua Saksi Untuk Tersangka Walikota Dumai

Jakarta, KoranSN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.