Masih Terkendala Pelaporan, DPD RI Minta Peran Aktif Pendamping Desa

Masih Terkendala Pelaporan, DPD RI Minta Peran Aktif Pendamping Desa
Anggota Komite I DPD RI, Hendri Zainudin, bersama sejumlah narasumber serta Sekda Sumsel, Nasrun Umar berfoto bersama. (foto-anton/koransn.com)

 

Palembang, KoranSN

Dana desa yang digelontarkan Pemerintah Pusat, terbukti mampu menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia. Namun, sejumlah kendala masih dialami oleh pengelola dana desa, salah satunya tentang laporan. Terkait hal ini, DPD RI meminta peran aktif pendamping desa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal ini diungkapkan Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hendri Zainudin, ditemui usai seminar regional Komite I DPD RI tentang Dinamika dan Problematika Tata Kelola dan Evaluasi Pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, di kantor DPD RI perwakilan Sumsel, di Jalan Gubernur H Bastari Jakabaring, Selasa (3/10/2017).

“Selama ini kendalanya ada di laporan, jadi kadang-kadang ada kabupaten yang pelaporannya tidak bagus itu menghambat, dan ini karena SDM, sehingga dikejar dengan pelatihan, terutama peran aktif pendamping desa dan lain-lain,” kata Hendri.

Dikatakannya, DPD sangat konsentrasi dalam melakukan pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan dana desa. Karena besarnya alokasi dana desa ini, maka perlu dikoordinasikan kepada para kepala desa (Kades), agar jangan sampai nanti terjerat masalah hukum.

“Ini (dana desa) harus dikoordinasikan, agar Kades tidak bermasalah dan saling bersinergi, supaya dana desa yang cita-citanya bagus untuk masyarakat desa ini dapat direalisasikan. Dampak dari alokasi dana desa ini sudah terlihat. Di Sumsel terjadi pengurangan kemiskinan yang luar biasa dan terus turun,” ungkapnya.

Ia menuturkan, secara keseluruhan, Pemerintah sudah menggelontorkan dana desa hingga Rp 80 triliun. Khusus untuk Sumsel mencapai Rp 2 triliun lebih. “Sumsel ini ada 2985 desa kalau dikali Rp 750 juta per desa itu hampir Rp 2 triliun lebih, ini luar bisa, makanya semua ini harus disinkronisasikan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Sumsel, Nasrun Umar mengakui saat ini ada ketakutan para kades menerima dana desa dari APBN, karena dana yang telah dialokasikan harus dipertanggungjawab secara benar.

Baca Juga :   Tim Ekola-Ekonomi Jawara Futsal Pusri Cup

“Ada ketakutan orang desa kan belum biasa pegang duit banyak. Nah kita guiden. Ini kontra produktif malah jadinya. Sebagaimana pengelolaan itu sebaik-baiknya, dengan seminar ini diharapkan dapat memberikan bimbingan kepada perangkat desa,” harap Nasrun.

Dalam seminar ini katanya, bukan hanya memberikan bimbingan namun juga memberikan pemahaman penyelengaraan pemerintahan di desa, dan tentu mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Ia menjelaskan, kehadiran KPK dan beberapa narasumber di seminar tersebut dapat memberikan pencerahan kepada para peserta seminar, sehingga dana yang diberikan sebesar apapun dapat dikelolah dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat-masyarakat, akuntable dan transparan.

“Sehingga Kalau itu dilakukan, tentunya tidak akan ada apa-apa. Seperti informasi yang saya dapat dari DPD tadi, hampir plus minus dua triliun, 750 juta per satu desa dari 2.985 desa yang ada di Sumatera Selatan,” ujarnya. (awj)



Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Pj Walikota Apresiasi Kehadiran Ketum TP PKK Tri Tito Karnavian di Palembang, Launching 3 Program Sekaligus

Palembang, KoranSN Meresmikan tiga program sekaligus yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, kehadiran Ketua Umum TP …

error: Content is protected !!