Mencalon di OKU Alokasi Dana Reses ke Pagaralam

Tiga anggota DPRD Sumsel dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah 2013, di PN Tipikor Klas I A Palembang, Selasa (6/6). (Foto-Ferdinand/Koransn)

Palembang, KoranSN

Dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dana hibah Sumsel tahun 2013 di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Klas I A Palembang, Selasa (6/6/2017) megungkap jika ada alokasi dana reses anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 yang disalurkan ke luar daerah pemilihan (Dapil) untuk membuat nama baik saat Pilkada.

Hal itu terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung RI dan Kejati Sumsel menghadirkan saksi anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014, Arudji Kartawinata untuk menjadi saksi terdakwa Laonma PL Tobing (Kepala BPKAD Sumsel) dan terdakwa Ikwanudin (Mantan Kepala Badan Kesbangpol Sumsel).

Dikatakan Arudji Kartawinata, saat menjabat sabagai anggota DPRD Sumsel dirinya merupakan Dapil OKU. Ia menyalurkan alokasi dana reses ke Pagaralam, karena Pagaralam merupakan kota kelahirannya.

“Saya menyalurkan dana reses itu ke luar Dapil karena tidak ada aturan yang mengatur. Selain itu, Pagaralam merupakan  tempat kelahiran saya. Dari itu ada sekitar Rp 4 miliar lebih dana reses yang saya salurkan ke sana. Penyaluran ini terjadi, karena sebagai anggota dewan, tentunya saya menyerap aspirasi masyarakat di Pagaralam,” katanya saat memberikan kesaksian dalam persidangan.

Mendengar kesaksian tersebut membuat Majelis Hakim yang diketuai Saiman SH MH didampingi hakim anggota Abu Hanifiah SH MH dan Arizona SH MH mencecar pertanyaan kepada saksi Arudji Kartawinata.

Menurut hakim, seharusnya saksi Arudji Kartawinata menyalurkan dana reses ke masyarakat di Dapil OKU, karena Arudji Kartawinata dapat menjadi anggota dewan karena dipilih oleh masyarakat OKU.

“Ini malahan menyalurkannya ke Pagaralam. Itu namanya berkhianat kepada masyarakat yang telah memilih anda.  Saya pertegas, apakah saat itu saksi mencalonkan diri sebagai Walikota Pagaralam, sebab dari barang bukti ada sejumlah proposal yang bentuknya sama,” tanya hakim.

Dijawab saksi  Arudji Kartawinata , jika memang saat itu dirinya mencalonkan diri sebagai Walikota Pagaralam. Namun, dirinya menampik jika penyaluran dana reses tersebut untuk kegiatan tim suksesnya yang akan memenangkannya dalam Pilkada.

“Iya, saya saat itu mencalonkan sebagai Walikota Pagaralam tapi dana reses itu bukan untuk politik dan bukan untuk timses saya. Tidak ada yang saya dapatkan selain nama baik, karena Pagaralam merupakan tempat kelahiran saya. Terkait proposal yang tulisanya dan bentuknya sama, memang ada sekitar 15 proposal yang mirip. Sebab, saat itu ada seseorang bernama Okta yang menawarkan untuk membuatkan proposal  makanya dia yang membuat proposal. Tapi, Okta ini bukan timses saya, dia hanya membuatkan proposal untuk masyarakat saja,” paparnya.

Kemudian hakim kembali mengajukan pertanyaan terkait keuntungan yang didapatkan saksi.

“Apakah anda mendapatkan keuntungan, kok bisa semua proposal yang membuatnya Okta. Padahal yang mengajukan proposal itukan masyarakat yang berbeda. Bahkan dari sejumlah bukti yang dihadirkan jaksa, terdapat pengerjaan pembangunan yang dikerjakannya juga oleh Okta. Dari itu, kami mau tanyakan, apa saksi menerima keuntungan,” tegas hakim mengajukan pertannyaan kepada saksi.

Baca Juga :   Bela Anak, Yofi Tikam Medi Berkali-Kali Hingga Tewas

Sebelum menjawab pertannyaan hakim tampak Arudji Kartawinata terdiam sejenak hingga akhirnya dirinya menyatakan jika ia tidak menerima apapun dari Okta. “Tidak ada keuntungan yang saya dapatkan Yang Mulia Majelis Hakim,” tandasnya.

Setelah mencecar saksi Arudji Kartawinata, giliran saksi Abdul Hasim yang merupakan Ketua Masjid di Pagaralam diajukan pertanyaan oleh hakim. Hal ini dikarenakan saksi Abdul Hasim merupakan salah satu pengaju proposal dana reses atas nama Arudji Kartawinata.

“Benar yang Mulia Majelis Hakim, Okta yang membuatkan propsal tersebut, dimana permintaan bantuannya senilai Rp 90 juta, itupun Okta yang menentukan nominal, bahkan Okta yang mengerjakan pembangunannya. Adapun pembangunan yang dilakukan di masjid tempat kami yakni; pembuatan kursi, perbaikan atap masjid serta pembangunan gudang masjid,” ungkap saksi Abdul Hasim.

Selain kedua saksi tersebut, dalam persidangan tersebut JPU juga menghadirkan tiga saksi dari mantan anggota DPRD Sumsel. Mereka yakni; Lindawanti Alikonang, Susanto Ajis dan Adi Rasyidi.

Dalam persidangan saksi Lindawanti Alikonang menuturkan, jika saat itu dirinya merupakan anggota DPRD Sumsel Dapil OKI dan OI. Dirinya mengaku tidak terlalu ingat terkait penyaluran dana reses atas namanya, hal tersebut dikarenakan usai proposal masuk ke sekretariatnya, kemudian proposal diteruskan ke BPKAD Sumsel.

“Tapi, seingat saya bantuan dana reses itu diantaranya bantuan pembangunan sumur bor dan pembangunan masjid. Kalau pertangungjawabannya, seingat saya ada . Sedangkan untuk kenaikan dana reses dari Rp 2,5 miliar menjadi Rp 5 miliar, itu saya ketahui dari fraksi. Jadi awalnya saya tidak tahu jika dana reses saat itu terjadi kenaikan,” ujarnya.

Sedangkan saksi Susanto Ajis mengatakan, saat itu dirinya merupakan anggota DPRD Sumsel Dapil Banyuasin dan Musi Banyuasin. Dirinya awalnya juga tidak mengetahui jika ada kenaikan dana reses.

“Kenaikan dana reses itu saya tahu setelah ketok palu di DPRD. Untuk dana reses Rp 5 miliar atas nama saya, semuanya saya salurkan untuk pembangunan jalan di kawasan Rambutan,” jelasnya.

Adi Rasyidi yang juga saksi dalam persidangan mengungkapkan, ketika itu dirinya merupakan Dapil Palembang.  Ada Rp 5 miliar dana reses yang disalurkannya ke masyarakat untuk perbaikan mushola, masjid serta pembangunan jalan.

“Semauanya ada pertangungjawabannya. Kalau untuk kenaikan dana reses memang saat itu ada, tapi untuk pembahasan kenaikan dana reses tersebut saya lupa,” ucapnya.

Usai mendengarkan kesaksian dari para saksi kemudian Ketua Majelis Hakim, Saiman SH MH menutup persidangan dan akan kembali menggelar sidang pekan depan.

Surat Tugas Tim Verifikasi Dipalsukan

TERUNGKAP di persidangan jika dalam dugaan korupsi dana hibah Sumsel tahun 2013 terdapat surat tugas tim verifikasi proposal yang dipalsukan. Hal itu diketahui saat Syamsul Bahri yang kini bertugas di bagian staf Sekretariat Daerah Sumsel dihadirkan dalam persidangan di PN Tipikor Klas I A Palembang, Selasa (6/6/2017).

Baca Juga :   Korporasi Pembakar Lahan Diancam Penjara

Dalam persidangan Syamsul Bahri mengungkapkan, saat dugaan kasus ini terjadi, dirinya masih menjabat sebagai Kabag Ketenagakerjaan Biro Kesra. Ketika itu ia tidak pernah menerima surat tugas untuk melakukan verifikasi proposal dana hibah yang masuk ke Biro Kesra.

“Saya kaget, tiba-tiba saya dipanggil penyidik dan diperiksa terkait perkara ini. Ketika diperiksa, penyidik menujukan surat tugas saya. Padahal saya tidak pernah menerima surat tersebut. Dari itulah sejak diperiksa oleh penyidik, semuanya telah saya jelaskan jika surat tugas yang menujuk saya sebagai tim verifikasi proposal dana hibah tersebut adalah palsu,” ujarnya.

Masih dikatakannya, dikarenakan dirinya penasaran maka seusai pemeriksaan, ia langsung ke Biro Hukum untuk meminta surat tugas tersebut.

“Saya ke Biro Hukum, karena semua surat tugas itu kan arsipnya ada di sana. Setiba di Biro Hukum, saya langsung mencarinya hingga akhirnya mendapatkannya dan saya mengambilnya. Setelah saya baca, surat tugas itu ada kesalahan nomornya hingga saya berkeyakinan jika surat tugas saya itu dipalsukan,” tegasnya.

Mendengarkan keterangan tersebut membuat Ketua Majelis Hakim, Saiman SH MH menanyakan keberadaan surat tugas tersebut.  “Mana suratnya serahkan kepada kami,” tanya hakim.

Menjawab pertanyaan hakim, saksi Syamsul Bahri mengutarakan jika dirinya membawa surat tugas tersebut.

“Sejak saya ambil di Biro Hukum, saya langsung menyimpanannya, dan surat itu saya bawa ke persidangan ini,” ujar saksi Syamsul Bahri sembari memberikan surat tugas tersebut kepada hakim.

Setelah menerima surat tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan pihak dari Biro Kesra untuk dijadikan saksi dalam persidangan selanjutnya.

“Pada sidang selanjutnya jaksa mengagendakan pemeriksaan saksi ahli. Dari itu, kita minta juga dihadirkan saksi dari Biro Kesra,” kata hakim yang kemudian diiyakan oleh Tim JPU.

Selain saksi Syamsul Bahri, dalam persidangan tersebut juga dihadirkan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Widodo. JPU menghadirkan
Widodo dalam persidangan untuk yang kedua kalinya, karena sebelumnya Widodo juga pernah menjadi saksi dalam persidangan.

“Saksi Widodo kembali kami hadirkan menjadi saksi, untuk mempertegas terkait bantuan ke dinas pendidikan, apakah ada dari dana reses anggota DPRD Sumsel saat itu,” ujar JPU Kejagung RI, Tumpal Pakpahan dalam persidangan.

Sedangkan saksi Widodo mengutarakan, bantuan ke dinas pendidikan baik berupa mobile maupun perbaikan bangunan sekolah,  semunya itu telah dianggarkan.

“Sepengerahuan saya tidak ada bantuan dari dana reses. Karena ketika itu semua permintaan anggaran perbaikan sekolah dari kabupaten/kota saya usulkan ke TAPD. Jadi, tidak ada yang dari dana reses,” pungkasnya. (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

KPK Dalami Pembelian “Wine” Oleh Edhy Prabowo dari Suap Ekspor Benur

Jakarta, KoranSN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi saksi karyawan swasta Ery Cahyaningrum soal pembelian minuman …