Mendagri Gunakan Istilah PPKM Level 1 Hingga Level 4





Gubernur Herman Deru saat mengusulkan ke Presiden Jokowi agar istilah PPKM diubah. (Foto-Humas Pemprov Sumsel)

Palembang, KoranSN

Pemerintah pusat resmi mengeluarkan kebijakan terkait perpanjangan pengetatan mobilitas masyarakat guna menekan angka penyebaran Covid-19.

Perpanjangan kebijakan tersebut dilakukan menyusul setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dimana PPKM tersebut diperpanjang hingga 25 Juli 2021.

Hanya saja dalam Inmendagri tersebut, Istilah PPKM Darurat tidak lagi digunakan dan diganti menjadi PPKM Level 4 Covid-19 Jawa dan Bali.

Baca Juga :   Unjuk Rasa Tolak UU Ciptaker Dipusatkan di Simpang Lima DPRD Sumsel

Berdasarkan lembaran Inmendagri yang disampaikan Pusat Penerangan Kemendagri yang disampaikan, Rabu (21/7/2021), PPKM Level 4 tersebut berlaku mulai 21 Juli hingga 25 Juli 2021 mendatang. Bahkan ketentuannya pun tidak berbeda dari Inmendagri yang sebelumnya.

Akan tetapi, ada tambahan ketentuan terkait pengaturan sistem kerja kantor pemerintahan di sektor esensial yang memberikan layanan publik yang tidak bisa ditunda. HALAMAN SELANJUTNYA>>





Bagikan :

Publisher : Apriandi

Lihat Juga

HD Minta IIDI Jadi Mitra Pemprov Sumsel Dalam Menurunkan Angka Stunting

Palembang, KoranSN Upaya penurunan angka stunting di Provinsi Sumsel masih menjadi pekerjaan rumah bagi Gubernur …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!