Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Oleh Agus Harizal Alwie Tjikmat
SEDIH dan miris sekali nasib Negeri ini, seakan tak takut lagi pejabat negara untuk melakukan korupsi dan menerima suap. Padahal KPK dengan “taringnya” terus menangkap pelaku korupsi, tetapi hampir setiap saat pejabat terus terjebak korupsi.
Di Sumsel sendiri begitu banyak pejabat yang tersandung di KPK, mulai dari mantan Walikota Palembang H Romi Herton, Bupati non aktif Empat Lawang, Bupati Muba. Bahkan yang makin miris di Muba, petinggi DPRD beserta anggota DPRD, kemudian banyak SKPD juga harus wara wiri di pengadilan.
Sepertinya gertak KPK pun tak mempan membuat nyali pelaku korupsi ciut. Hingga tak heran untuk kondisi ini, banyak pihak seperti bertepuk sebelah tangan, di lain sisi jor-joran memberantas korupsi, di lain pihak mental pejabat yang selalu berusaha korupsi tak bisa dihentikan begitu saja.
Pengalaman pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa kegagalan demi kegagalan lebih sering terjadi, karena ada tarik ulur kepentingan di dalamnya. Ini disebabkan lingkaran kekuasaan yang tidak bisa tidak, memang sudah penuh dengan praktek tersebut.
Andai saja pejabat di Negeri ini punya mental yang mumpuni dan terpatri benaknya bahwa korupsi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dan secara faktual korupsi dapat berbentuk penggelapan, kecurangan atau manipulasi, paling tidak niat untuk terus korupsi akan berkurang.Tetapi untuk menyetop kejahatan yang tidak mengandung kekerasan tetapi penuh trik tipu muslihat dan ketidakjujuran ini, bukan pekerjaan gampang. Butuh kebijakan menyeluruh dan saling mendukung secara perlahan agar kegiatan yang membuat Bangsa hancur tersebut, bisa dilaksanakan. Memang beragam lembaga, produk hukum, reformasi birokrasi, dan sinkronisasi telah dilakukan, akan tetapi hal itu belum juga dapat menggeser kasta pemberantasan korupsi. Keberadaan lembaga-lembaga yang mengurus korupsi seperti KPK belum memiliki dampak yang menakutkan bagi para koruptor, bahkan hal tersebut turut disempurnakan dengan pemihakan-pemihakan yang tidak jelas. (***)
