Menkes: Insentif nakes COVID-19 bisa diajukan ke Dinas Kesehatan





Menteri Kesehatan Letjen TNI Purnawirawan Terawan Agus Putranto (kedua dari kiri) saat berkunjung ke Manokwari meninjau penanganan COVID-19 di Papua Barat pada Selasa (7/6/2020).(foto-antara)

Manokwari, KoranSN

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan pangajuan pencairan dana insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani perawatan pasien COVID-19 di daerah bisa dilakukan melalui Dinas Kesehatan setempat untuk mempermudah dan mempercepat proses.

Pada kunjungan kerja di Manokwari, Papua Barat, Selasa (7/7), Terawan menjelaskan bahwa anggaran insentif nakes COVID-19 untuk rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia dialokasikan Kementerian Keuangan melalui dua pintu yakni Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah.

“Ada yang melalui Kementerian Kesehatan ada juga yang langsung dari BUN (Bendahara Umum Negara) ke Dinas Kesehatan di setiap daerah. Tujuanya agar mudah dan terserap secara baik,” ucapnya.

“Jika verifikasi data dan pembayaran insentif dilakukan sepenuhnya di Kementerian Kesehatan, prosesnya akan panjang dan waktunya lama sehingga diturunkan ke Dinas Kesehatan di setiap daerah untuk mempermudah,” ujarnya lagi.

Baca Juga :   Kemenag Cabut Izin Empat Travel Umrah Bermasalah

Ia minita Dinas Kesehatan di daerah termasuk di Papua Barat lebih aktif mendata dan memverifikasi data dan insentif yang diajukan setiap rumah sakit dan Puskesmas di wilayah masing-masing.

Menkes mengingatkan bahwa rumah sakit maupun Puskesmas yang melaksanakan tugas penanganan COVID-19 harus mengajukan pembayaran. Hal itu untuk mempermudah Dinas Kesehatan melakukan verifikasi dan memproses pencairan insentif tersebut.

“Pemerintah membuat peraturan yang sangat simpel dalam hal pembayaran insentif tenaga kesehatan. Ini bertujuan agar realisasinya cepat dan daya serapnya maksimal,” kata dia lagi.

Terawan berharap insentif tenaga kesehatan di seluruh daerah terbayarkan, dari dokter, perawat di rumah sakit, fasilitas karantina, hingga tenaga ‘tracing’ di lapangan. Mereka dinilai telah bekerja sepenuh hati ditengah risiko yang mengancam keselamatan diri dan keluarganya.

Baca Juga :   TransJakarta: Ada 664 Aduan Saldo Uang Elektronik Terpotong Dua Kali

“Sekali lagi saya sampaikan, rumah sakit atau Puskesmas harus mengajukan. Tanpa pengajuan dari bawah tentu tidak bisa diverifikasi dan diproses anggaranya,” katanya.

Terawan juga berharap seluruh tenaga medis di daerah terus bersemangat dalam menjalankan tugas penanganan COVID-19. Standard operasi prosedur (SOP) dalam menangani pasien harus benar-benar diperhatikan agar terhindar dari penularan. (antara)





Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Erick Thohir Koordinasikan 58 BUMN Salurkan Bantuan Gempa Cianjur

Cianjur, KoranSN Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengoordinasikan 58 perusahaan BUMN dalam …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!