Menko PMK: Penyandang Disabilitas Berhak Kerja di Instansi Pemerintah



Menko PMK Muhadjir Effendy saat menghadiri Dzikir Akbar Nasional dan Deklarasi 1.000 Calon Trainer Al Quran Braille di Jakarta, Kamis (30/11/2023). (Foto-Antara/HO-Kemenko PMK)

Jakarta, KoranSN

Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak kerja di instansi pemerintah dan tidak boleh ada yang membatasinya.

“Pemerintah telah membuat kebijakan bahwa setiap kementerian, semua instansi pemerintahan, termasuk BUMN, harus ada kuota untuk menerima pegawai dari kalangan disabilitas,” ujar Menko Muhadjir Effendy dalam Dzikir Akbar Nasional dan Deklarasi 1.000 Calon Trainer Al Quran Braille di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Baca Juga :   Tujuh Kecamatan di Kulon Progo Tergenang Banjir Akibat Hujan Deras

Menko Muhadjir mengatakan pemerintah terus memperhatikan kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas. Upaya pemerintah dalam memperhatikan penyandang disabilitas juga telah tertuang dalam regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menempatkan penyandang disabilitas setara dengan orang-orang normal, seperti di instansi pemerintahan terdapat kebijakan kuota khusus pegawai penyandang disabilitas. HALAMAN SELANJUTNYA>>



Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Wapres Tekankan Pentingnya Kerja Sama Sosial Budaya RI-Selandia Baru

Wellington, Selandia Baru, KoranSN Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan perlunya Indonesia dan Selandia Baru saling …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!