Menpan RB: Kerja Megawati Berat, Gaji Rp112 Juta Wajar







Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. (foto-net/vivanews.com)

Jakarta, KoranSN

Gaji Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Idiologi Pancasila, Megawati Soekarnoputri yang mencapai Rp112 juta dan para anggotanya hingga Rp100 juta, dinilai terlalu besar. Namun menurut pemerintah, besaran itu dianggap setara dengan beban dan tanggung jawab mereka.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur mengatakan, pengaturan besaran gaji dan tunjangan lainnya, disesuaikan dengan peningkatan lembaga dari unit kerja menjadi badan.

Pembahasannya, lanjut dia, dilakukan secara menyeluruh oleh semua pihak. Termasuk dengan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pan RB.

“Jadi perubahan ini (dari unit kerja menjadi badan) mengakibatkan konsekuensi perubahan struktur organisasinya dan struktur pejabatnya. Nah, ini berdasar pertimbangan beban kerja, dampak yang dihasilkan lembaga tersebut, kemudian terakhir kapasitas dan kompetensi daripada ketua dan anggota dewan pengarah,” kata Asman di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Analisa pemerintah, kerja Megawati cs sangat berat. Akibat beban kerja yang berat itu, maka besaran gaji juga dihitung seperti yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 tahun 2018.

“Ini kan masalah ideologi negara, masalah dasar negara kita. Ini sangat substansi sekali. Maka output yang dilahirkan menyangkut masalah ideologi negara. Nah ini lah beban kerja yang kita harap ke depan mulai dari perencanaan sampai pembinaan ke bawah, itu yang menyebabkan organisasi ini menjadi badan,” ujar politisi PAN itu.

Baca Juga :   Pemprov Gorontalo Harap IKPH Berkontribusi Entaskan Kemiskinan

Karena bekerja untuk memantapkan ideologi Pancasila, dan BPIP sudah diharmonisasi setara kementerian, maka menurutnya memang nilai gaji sudah seperti itu. Yakni Rp112 juta per bulan untuk ketua, dan Rp100 juta untuk para anggotanya.

Meski dianggap gaji itu terlalu besar, menurutnya masih relatif karena sudah menjadi badan. Hanya, setelah diberi beban keuangan seperti itu, maka BPK bisa memeriksa. (vivanews)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual 2024, Kanwil Kemenkumham Sumsel Hadiri Forum Indikasi Geografis Nasional

Jakarta, KoranSN Mewakili Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ika Ahyani Kurniawati …

error: Content is protected !!