Menyusul Bupati Jombang, Plt Kadinkes Juga Ditahan KPK

Plt Kadinkes Pemkab Jombang Inna Sulestyowati. (foto-net/detiknews.com)

Jakarta, KoranSN

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan (Plt Kadinkes) Pemkab Jombang Inna Sulestyowati ditahan penyidik KPK. Dia sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap ke Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.

Dari pantauan, Inna tampak keluar dari ruang pemeriksaan KPK pukul 19.50 WIB, Minggu (4/2/2018). Tak ada keterangan apapun disampaikan Inna.

Dia terlihat menunduk sembari menghindari sorot kamera wartawan. Inna tampak menenteng 2 tas.

Sementara itu, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan Inna ditahan di rutan KPK. “Ditahan untuk 20 hari pertama di rutan KPK,” kata Febri.

Sebelumnya Nyono telah ditahan lebih dulu. Nyono mengaku akan mundur dari jabatan sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Timur dan dari posisi Bupati Jombang.

Nyono mengaku tidak tahu uang yang diterimanya melanggar aturan. Padahal uang suap yang diterima Nyono dari Inna itu merupakan pungutan liar (pungli) dari dana kapitasi. Dana tersebut merupakan sistem mekanisme pembiayaan dalam sistem jaminan kesehatan nasional terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Inna disebut KPK melakukan pungli dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang. Terkumpul Rp 434 juta dari pungli itu sejak Juni 2017. Kemudian, Inna memberikan Rp 200 juta dari total uang itu ke Nyono.

Baca Juga :   Polri Akan Selidiki Cuitan Andi Arief

Uang Rp 200 juta itu dimaksudkan agar Inna ditetapkan Nyono sebagai Kadinkes Pemkab Jombang definitif. Terlepas dari itu, rupanya Inna melakukan pungli lainnya yaitu terkait izin operasional sebuah rumah sakit swasta di Jombang.

Dari pungli itu, Inna menyerahkan Rp 75 juta ke Nyono. Duit itu telah dipakai Nyono sebesar Rp 50 juta untuk keperluan pembayaran iklan terkait kampanye dalam rangka maju lagi ke pilkada Bupati Jombang 2018. (detik.com)







Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kemenkumham Sumsel Lakukan Optimalisasi Sistem Pelaporan dan Pembaruan Legalitas PPNS

Jakarta, KoranSN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Divisi Keimigrasian menunjukkan komitmen …

error: Content is protected !!