Minimalisir Penyimpangan, Dinkes Muba Gandeng Kejari

Dinas Kesehatan (Dinkes) Musi Banyuasin melakukan penandatanganan kesepakatan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin, Rabu (23/1/2019). (foto-sumantri/koransn.com)

Sekayu, KoranSN

Demi menjalankan tugas yang transparan dan meminimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Musi Banyuasin melakukan penandatanganan kesepakatan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin, Rabu (23/1/2019).

Hal ini juga dilakukan demi menciptakan tatanan hukum yang baik dan benar dan upaya niat yang baik, dalam menjalankan administrasi keuangan negara dengan transparan akuntable.

“Jangan sampai ada penyimpangan, selain itu kerjasama ini juga dibutuhkan demi kepentingan masyarakat luas, khususnya di Musi Banyuasin,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Muba, dr Azmi Dariusmansyah Mars di sela penandatanganan MoU bersama Kejari Muba.

Lanjutnya, persoalan yang melatarbelakangi kerjasama ini juga diantaranya, yakni pasca diterbitkannya Peraturan Presiden yang tidak memperbolehkan lagi pemerintah daerah menganggarkan jaminan kesehatan daerah. Karena semua jaminan kesehatan harus sudah terintegrasi ke pelayanan BPJS Kesehatan.

“Tidak dibolehkan lagi menganggarkan jaminan kesehatan daerah. Padahal, di Kabupaten Musi Banyuasin sudah mendahuli sejak tahun 2002. Diantaranya program Asta, Jamkesmas, Jamkesda. Nah, dengan keluarnya aturan itu maka harus intergrasi ke BPJS. Adanya itu, sempat membuat masyarakat resah. Tapi itu bisa diatasi dengan baik, dan untuk di Muba peserta BPJS ditanggung pemerintah terutama bagi masyarakat miskin,” ungkapnya.

Baca Juga :   Pilwako Pagaralam Independen Harus Terkumpul 10.452 Lembar KTP

Azmi menambahkan, Dinkes Muba bersama Kejari akan bekerjasama menyangkut azas keuangan, tujuannya tidak lain meningkatkan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.

“Sesuai dengan visi misi Muba Maju Berjaya 2022, oleh karena itu perlunya kerja sama, dan bisa menghasilkan kegiatan yang lebih baik lagi, saya nilai sangat penting kesamaan pandangan dan bisa melaksanakan tugas dengan tenang,” tambahnya.

Sementara Kajari Muba, Maskur SH MH menjelaskan, secara umum jaksa hanya bertugas menuntut tapi dibalik itu ada bantuan layanan hukum terutama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), dan ini bertindak atas kuasa yang diberikan, dan melajukan pertimbangan hukum sesuai dengan aturan yang ada.

“Dinamika hukum di tengah masyarakat cukup kompleks, oleh karena itu Kejaksaan Negeri Muba siap memberikan pemahamam hukum atas dasar surat kuasa khusus (SKK), dan kedepan bisa bersinergi dalam pemberian pelayanan kesehatan,” pungkasnya.

Baca Juga :   Sinergi INI Sumsel-PPAT Muara Enim Tingkatkan PAD

Diketahui, meskipun program berobat gratis jaminan Muba Sehat resmi dihentikan pada 1 Januari 2019 lalu karena berkaitan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin telah mengucurkan dana bersumber dari APBD sebesar Rp35 Miliar untuk mendaftarkan warga miskin di Muba mendapatkan layanan BPJS Kesehatan.

Tercatat, berdasarkan SK Kementerian Sosial ada sebanyak 232 ribu warga Muba dari Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Muba yang dibiayai oleh Pemkab Muba untuk terdaftar di BPJS Kesehatan. (tri)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

HD Wujudkan Impian Petambak Udang Sungai Menang dengan Program Listrik Masuk Tambak

OKI, KoranSN Setelah sebelumnya melaunching listrik masuk sawah, Gubernur Sumsel H Herman Deru kembali meluncurkan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.