Miris, Ngajar Enam Bulan Cuma Digaji Rp 100 Ribu

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Empat Lawang, KoranSN

Nasib guru honorer di Kabupaten Empat Lawang semakin jauh dari kesejahteraan. Bahkan, masih ada guru honorer yang hanya digaji Rp 100 ribu untuk enam bulan mengajar.

Salah seorang guru honorer di Kecamatan Muara Pinang, Ra (39) mengaku diperlakukan tidak adil oleh pihak sekolah tempat ia mengajar. Pasalnya, dalam Petunjuk Tekhnis dan Petunjuk Pelaksana (Juknis dan Juklak) 20 persen dana BOS sekolah wajib diberikan kepada guru honorer.

“Padahal kan dari dana BOS ada, dana sekolah gratis juga ada tetapi kenapa honornya masih sangat miris, masa’ mengajar selama enam bulan bekerja hanya dibayar Rp 100 ribu,” keluhnya, saat ditemui, Rabu (13/1/2016).

Ia mengaku, jika bukan karena panggilan jiwanya untuk mengajar mungkin sudah lama keluar dari pekerjaannya sebagai guru. “Saya juga ada pekerjaan sampingan sebagai petani,” ucapnya.

Baca Juga :   Suara Meriam & Tembakan Menggema di Perayaan Proklamasi

Guru honor lainnya mengaku hanya dibayar Rp 300 ribu selama enam bulan bekerja padahal dana BOS di sekolahnya cukup besar.

“Jumlah siswanya lumayan banyak, jumlah guru honor tidak begitu banyak, kalau hitungan saya guru honorer bisa dapat Rp 300 ribu itu perbulannya,” kata dia.

Sementara itu, Anggota DPRD Empat Lawang, Makmun meminta agar seluruh sekolah betul-betul diberikan petunjuk yang baru dari Dinas Pendidikan (Disdik) Empat Lawang soal gaji guru honorer.

“Jangan sampai betul-betul tidak menghargai pekerjaan orang, satu bulan Rp 100 ribu saja sudah sangat miris, apalagi enam bulan. Bagaimana dengan kehidupan keluarganya,” ucapnya.

Ia berharap, Disdik tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, sebaiknya betul-betul dilakukan pembenahan untuk kesejahteraan guru-guru di Empat Lawang utamanya guru honorer.

Baca Juga :   Syahril Pertanyakan Alasan DPRD Empat Lawang Tunda TPP

“Sebaiknya ada pembenahan terkait honor ini, kita pakai prikemanusiaan kita, enam bulan Rp 100 ribu itu namanya penyiksaan,” tuturnya.

Menyikapi hal itu, Ketua PGRI Empat Lawanf, H Syahril Hanafiah mengatakan memang harus ada upaya peningkatan honor bagi tenaga pengajar yang non PNS.

“Memang harus ada peningkatan honor ini, saya berharap Disdik bisa membenahinya,” ungkapnya singkat. (foy)

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

Puluhan Warga Tebing Tinggi Terjaring Operasi Yustisi

Empat Lawang, KoranSN Sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur Sumsel nomor 37 tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.