Moeldoko: Siapa Pun Nekat Korupsi Akan Dihukum Tanpa Pandang Bulu



Selain itu penyaluran bansos juga diharapkan makin tepat sasaran, karena kesesuaian data terpadu kesejahteraan sosial dan NIK sudah mencapai 88 persen.

Pada sektor keuangan negara, tata kelola pengadaan barang jasa pemerintah sudah semakin transparan dan akuntabel dengan diterapkan-nya e-katalog lokal di 6 provinsi (NTB, Jabar, DKI, Riau, Gorontalo, Aceh), dan e-katalog sektoral di 4 K/L (KemenPUPR, Kementan, Kemendikbud, dan Kemenhub).

Sementara itu, pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, pengawasan sistem merit untuk mencegah jual beli jabatan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk pengawasan internal, serta percepatan penerapan SPBE menjadi capaian yang harus dilanjutkan. HALAMAN SELANJUTNYA>>

Baca Juga :   Bawaslu Nyatakan KPU Langgar Tata Cara Input Situng

Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Kemenpan RB: Teknologi Informasi Bisa jadi Kunci Reformasi Birokrasi

Jakarta, KoranSN Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.