Monitoring Evaluasi PUG



Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Alfarizal SH MH membuka kegiatan Monitoring Evaluasi dan pelaporan pengarusutamaan Gender.(foto-yudi/koransn)

Muara Enim, KoranSN

Sebanyak 75 peserta utusan Organisasi Perangkat Daerah ikuti kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muara Enim yang digelar di Hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim, Selasa (10/3/2020) sekitar pukul 10.00 wib.

Acara tersebut dibuka Plt Bupati Muara Enim H Juarsah SH diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Alfarizal SH MH dengan narasumber, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel, Bappeda Muara Enim, dan Inspektorat Muara Enim.

Dikatakan Alfarizal, pembangunan berbasis gender merupakan implementasi dari pemenuhan hak asasi manusia. Kesetaraan gender adalah persamaan status antara perempuan dan laki-laki untuk merealisasikan hak asasinya secara penuh dan sama-sama berpotensi untuk menyumbangkan kepada pembangunan, politik, ekonomi, sosial budaya, serta menikmati hasilnya.

Dilanjutkannya, pada awalnya, paradigma pembangunan gender saat ini lebih menekankan pada strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integrasi dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau serta mengevaluasi atas berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Baca Juga :   Pemdes Menangkan Kasus Sengketa Tanah

“Upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender telah dilakukan sejak lama. Banyak upaya yang telah dilakukan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama yakni mensejahterakan masyarakat Indonesia,”terangnya.

Dengan dikeluarkannya Inpres Presiden Nomor 9 Tahun 2020, lanjutnya, maka Pemerintah Daerah bik provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan pengarusutamaan gender di dalam wilayah masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.

Sebagaimana, Amanat Pengarusutamaan Gender juga tertuang dalam dokumen Sustainable Development Goal yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan.
Salah satunya adalah mewujudkan kesetaraan gender. Sebagai salah satu komitmen, maka keadilan gender harus mewarnai setiap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Keadilan gender merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Baca Juga :   3 Atlet Kick Boxing OKU Timur Sumbang Medali

“Diharapkan dengan kegiatan ini, dapat diperoleh suatu data terpilah gender di berbagai sektor, sehingga percepatan keseteraan dan keadilan gender di Kabupaten Muara Enim dapat tercapai. Dengan demikian kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan semakin meningkat untuk terwujudnya Kabupaten Muara Enim untuk rayat,”pungkasnya. (yud)

Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Sang Legislator OKU Timur Fraksi Golkar Tutup Usia

Martapura, KoranSN “Innalillahi wa innaillaihi,” kabar duka wafat salah satu Anggota DPR OKU Timur yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.