Mularis: Kami Tidak Ada Hubungan dengan Hanuranya Hendri

Mularis Djahri. (foto/Ist)

Palembang, KoranSN

Peringatan Ketua DPD Hanura Sumsel dibawah Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO), Hendri Zainudin terhadap Mularis Djahri untuk tidak membuat gaduh Partai Hanura dan tidak menggunakan atribut partai saat kampanye, ditanggapi dingin oleh Ketua DPD Hanura Sumsel dibawah pimpinan Marsekal Madya (Purn) Daryatmo tersebut.

Menurut Mularis, partai yang dipimpinnya tidak ada hubungan dengan DPD Hanura Sumsel yang dipimpin oleh Hendri Zainuddin. “Apa dasarnya dia mengatakan itu, belajar politik dimana dia dan sudah berapa lama memimpin partai. Dia itu (Hendri,red) bukan orang partai kami, dan kami tidak ada hubungan dengan Hendri,” kata Mularis saat dihubungi, Rabu (7/2/2018).

Dikatakan Mularis, kepengurusan OSO adalah ilegal, karena OSO sudah diberhentikan dari Hanura pada Munaslub tanggal 18 Januari lalu. Saat itu, kepengurusan Hanura yang sah dijabat oleh Marsekal Madya (Purn) Daryatmo, setelah ia terpilih sebagai ketua umum menggantikan OSO.

“Kalau saya salah, silahkan lapor ke Polda, atau kalau tidak saya yang akan lapor,” tukas bakal calon Walikota Palembang ini.

Baca Juga :   Sinergi Bersama BPK, Pemprov Sumsel Komitmen Berantas Korupsi

Soal ‘Hanuranya’ Hendri yang diverifikasi faktual oleh KPU Sumsel? menurut Mularis, hal itu tidak menjadi patokan, apalagi saat ini kepengurusan Hanura OSO sedang digugat di PTUN.

“Aturannya mengubah SK Hanura di Kemenkumham itu apa, harusnya mereka (OSO), tidak bisa lagi merubah SK itu, karena dia sudah dipecat dalam Munaslub tanggal 18 Januari. Ini masih dalam gugatan di PTUN,” ungkap Mularis.

Di sisi lain Mularis menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan memeriksa, DPC-DPC Hanura kabupaten/kota yang tidak mengakui kepemimpinan Ketua Umum Marsekal Madya (Purn) Daryatmo. Jika tidak terbukti tidak taat, sanksi pemecatan akan diberlakukan.

“Tidak hanya DPC Banyuasin yang kita ganti, tapi siapa saja (DPC) yang tidak taat, seperti Banyuasin akan kita berhentikan,” ujar Mularis.

Selain kepengurusan DPC, Anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota yang membelot kata Mularis, juga akan diganti (PAW). “Kita lihat saja, setelah selesai di Kemenkumham ini, anggota DPRD yang membelot akan kita PAW, itu sudah perintah partai,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Hanura Sumsel Hendri Zainuddin meminta Mularis Djahri untuk fokus pada Pilwako Palembang, dan tidak membuat gaduh Partai Hanura, karena kepengurusan yang sah, yang diakui oleh Pemerintah adalah kepengurusan yang diketuai Oesman Sapta Odang (OSO) di tingkat DPP, dan Hendri Zainuddin di tingkatan Provinsi.

Baca Juga :   M Nasir Meminta Restu Maju Pilkada Muba 2024

“Kita ingatkan Mularis untuk fokus pada Pilwako Palembang saja, jangan lagi membuat gaduh atas nama Hanura karena kepengurusan yang sah adalah dibawah pimpinan Oesman Sapta Odang, dan dia (Mularis, red) telah dipecat oleh ketua umum,” ujar Hendri.

Hendri juga mengingatkan Mularis Djahri untuk tidak menggunakan segala bentuk atribut partai Hanura terkait kepengurusan partai.

Dikatakan Hendri, konflik Partai Hanura telah usai pasca islah beberapa waktu lalu yang langsung dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina, Wiranto. Sementara yang diakui pemerintah adalah yang sesuai SK Kemenkumham.

“Bahkan yang diverifikasi KPU mulai dari pusat sampai cabang adalah kita, jadi apa yang dilakukan tersebut, termasuk memecat kader atas nama Hanura adalah ilegal,” ungkap Hendri. (awj)







Publisher : Anton Wijaya

Lihat Juga

Rendra Sabita Noris Siap Maju di Pilkada Banjarnegara

Banjarnegara, KoranSN Bacalon (Bakal Calon) Bupati maupun Bacawabup (Bakal Calon Wakil Bupati) yang maju Pilkada …

error: Content is protected !!