Muratara Gelar Musrenbangkab Via Video Conference





Tampak Bupati Muratara, HM Syarif Hidayat dan Ketua DPRD Muratara Efriansyah saat serah terima hasil Musrenbang tingkat Kabupaten Muratara. (foto-sunardi/koransn)

Muratara, KoranSN

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten tahun 2021 melalui video conference (Vicon), Kamis (16/4/2020).

Kegiatan dipusatkan di Ruang Pertemuan Gedung BPKAD Kabupaten Muratara dipimpin langsung Bupati Muratara HM Syarif Hidayat, dihadiri oleh Ketua DPRD Muratara Efriansyah, Sekda Muratara Alwi Roham, Sekwan Muratara H.Saidi, Dandim 0406 MLM Letkol Inf A’an Setiawan, Waka Polres Muratara Kompol Jossy, Kepala Bappeda Muratara Erwin Syarif dan sejumlah kepala OPD lainnya.

Kepala Bappeda Muratara sekaligus ketua pelaksana, Erwin syarif mengatakan, pelaksanaan Musrenbang kali ini melalui media video conference yang terhubung langsung dengan perwakilan Bappeda Provinsi Sumsel juga sebagai narasumber, serta tersambung di beberapa OPD dan kantor Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muratara untuk diikuti oleh kepala desa.

“Karena wabah Covid-19, pelaksanaan Musrenbang digelar secara Vicon. Namun, hal ini tidak mengurangi keseriusan kita dalam menyusun RKPD Kabupaten Muratara tahun 2021,” Kata Erwin saat menyampaikan sambutannya dalam Musrenbang tingkat Kabupaten Muratara tersebut.

Baca Juga :   Bupati PALI: Menjadi Paskibraka Adalah Tugas Mulia

Sementara itu, Bupati Muratara HM Syarif Hidayat mengatakan Musrenbang RKPD merupakan kegiatan penting dalam mengambil keputusan untuk rencana pembangunan.

Menurutnya, Musrenbang adalah titik temu antara proses perencanaan dari atas ke bawah (top-down planning process) dan proses perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning process).

“Melalui kegiatan Musrenbanglah kita dapat mencari prioritas pembangunan dari apa yang diusulkan dalam kegiatan Musrenbang tngkat Kecamatan,” katanya.

Ia menjelaskan, perekonomian Muratara sampai dengan tahun 2019 secara umum mengalami pertumbuhan sebesar 4,12 persen. Ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Muratara sebesar 0,276 dan masuk dalam kategori rendah, artinya ketimpangan pendapatan antar penduduk tidak terlalu jauh.

Sedangkan tingkat pengangguran di Kabupaten Muratara sebesar 3,77 Persen, lebih rendah dari Provinsi Sumsel dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Muratara sebesar 63,75.

Sementara tingkat kemiskinan di Kabupaten Muratara sebesar 19,12 persen di tahun 2019 dan masih berada di urutan pertama tertinggi di atas provinsi dan nasional.

“Kita terus bekerja keras dalam mengentaskan kemiskinan, tentunya perlu komitmen yang kuat dari semua stakeholder untuk menekan angka kemiskinan tersebut,” ungkapnya.

Baca Juga :   Bantu Warga Terdampak PPKM, PHR Pendopo Field dan Adera Field Sumbang 1/2 Ton Beras

Orang nomor satu di Bumi Beselang Serundingan menegaskan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Virus Corona (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, tentu memiliki dampak yang sangat luas terutama sendi-sendi perekonomian nasional maupun daerah, tak terkecuali di Kabupaten Muratara.

“Dari dampak tersebutlah ada beberapa hal yang akan terjadi seperti persentase angka kemiskinan yang masih tinggi dan cenderung meningkat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih rendah, infrastruktur dasar, konektivitas dan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas, nilai tambah ekonomi, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dan stabilitas sosial dan Kamtibmas,” bebernya.

Dengan memperhatikan beberapa isu strategis tersebut tambah Bupati, maka diperlukan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki untuk dapat menjawab hal tersebut.

“Kita optimis dapat memenuhi beberapa target pencapaian pembangunan di tahun 2021, antara lain, Pertumbuhan ekonomi antara 4,16 sampai 4,50 persen, tingkat kemiskinan 18,62 persen, IPM di angka 65,00, Rasio Gini 0,258,” pungkasnya. (snd)





Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Kemenkumham Sumsel Dorong Kerajinan Aluminium Didaftarkan Kekayaan Intelektual

PALI, KoranSN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Divisi Pelayanan Hukum dan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!