Muratara Siapkan Upaya Hukum



Kabag Tapem Setda Muratara, Firdaus. (foto-sunardi/koransn.com)

Muratara, KoranSN

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) akan melakukan upaya hukum, jika Simpang Nibung kembali ke Provinsi Jambi. Demikian diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintah (Tapem) Pamkab Muratara Firdaus, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (18/1/2018).

“Jika nantinya wilayah Simpang Nibung hilang, kami akan mengambil langkah hukum, dengan tim kuasa hukum kita akan melakukan uji materil ke Mahkamah Agung, karena kami punya bukti yang kuat jika wilayah tersebut memang masuk ke Kabupaten Muratara,” ungkap Firdaus.

Menurutnya, sangat tidak mungkin, Desa Simpang Nibung masuk ke Provinsi Jambi, karena sebelum terjadi pemekaran Kabupaten Musi Rawas (Mura), Simpang Nibung merupakan wilayah yang masuk ke Mura.

“Kabupaten Muratara merupakan kabupaten pemekaran dari Musi Rawas bukannya dari Sarolangun jambi. Jadi, sudah pasti sekarang Desa Simpang Nibung merupakan wilayah Muratara,” jelasnya.

Baca Juga :   Pemkab OKI Matangkan Penerapan PPKM Skala Mikro

Ia mengimbau, masyarakat yang berada di Simpang Nibung, untuk tidak bingung mengenai status mereka, apakah masuk ke Kabupaten Muratara atau Kabupaten Sarolangun Jambi.

“Di dalam peta UU No 16 tahun 2013 itu masuk ke wilayah Jambi, padahal mereka limpahan dari Kabupaten Mura, dan mereka mempunyai KTP Muratara dan seluruh sertifikat tanah di seluruh wilayah yang disengketakan diterbitkan oleh BPN Mura, di kode wilayah Desa Simpang Nibung juga ada dan bisa di cari di google,” bebernya.

Ia juga mengkritik, penarikan garis peta dari titik P 0 ke dovler dalam menentukan batas wilayah.

“Mestinya dari P 0 ditarik sesuai dengan garis historis dan garis batas alam melalui sungai atau P 26. Jadi Simpang Nibung tidak hilang, tetap ada di wilayah muratara. Jika wilayah Simpang Nibung tidak masuk ke Muratara, banyak aset kami yang hilang, seperti pasar, terminal, masjid, postu, sekolah, kantor kades dan yang lain sebagainya, termaksud jalan ke simpang nibung karena kita yang bangun,” urainya.

Baca Juga :   Siapkan Regulasi, HD Akan Tertibkan Tambang Ilegal

Sementara, dalam pertemuan Forum Keluarga Besar Masyarakat Muratara (FKBM) dengan pihak legislatif beberapa hari yang lalu, salah satu tokoh masyarakat Sarkowi Wijaya meminta kepada Pemerintah untuk memperjuangkan masyarakat Muratara supaya tidak di caplok ke Provinsi Jambi.

“Mengapa bupati diam saja, ada apa mengenai masalah batas wilayah. Kita ini dirugikan,” tukasnya. (snd)

Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Karhutlah Sudah Mendekati Pemukiman, Polres OI Lakukan Pencegahan

Indralaya, KoranSN Kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah) yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir (OI) berturut-turut …