Muratara Tunggu Kucuran Dana Bank Dunia

Muratara, KoranSN

Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) masih terus berupaya dan terus menunggu dana ratusan juta dolar kucuran dari bank dunia. Sebab sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam melakukan pembangunan dengan dana terbatas.

“Kabupaten Muratara merupakan daerah baru di wilayah Sumsel. Sudah tentu banyak kekurangan fasilitas umum dan pelayanan dasar yang belum bisa di bangun oleh pemerintah daerah. Maka, Pemerintah daerah saat ini tidak bisa lagi berpangku tangan dan mengandalkan dana APBD dalam percepatan pembangunan,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat Kabupaten Muratara, Yan Tulak, Senin (3/4/2017).

Ia menjelaskan, sekarang pihaknya tengah melobi bank dunia untuk mendapat kucuran dana. Karena informasinya badan direksi eksekutif bank dunia menyetujui pendanaan Rp100 juta dolar bagi pemerintah daerah, guna melakukan pembangunan sarana dan infrastruktur guna meningkatkan kesejatraan masyarakat dan pihaknya saat ini tengah intens melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan kucuran dana tersebut.

“Rencananya, dana itu akan di peruntuhkan untuk renovasi rumah tidak layak huni, sebayak 498 unit di wilayah Muratara,” jelasnya.

Baca Juga :   Pemkab ME MoU dengan UPI

Yan Tulak menegaskan, pelaksanaan renovasi 498 unit rumah tidak layak huni tersebut, setidaknya membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak mampu di tanggung oleh ABPD Kabupaten Muratara yang sangat terbatas.

“Informasinya rencana renovasi itu sudah di setujui, tapi kita belum mendapat rincian berapa anggaran yang akan dikucurkan,” ujarnya.

Pihaknya berharap, selain program renovasi rumah tidak layak huni, ada beberapa program lainnya yang bisa di setujui oleh bank dunia. Seperti program sanitasi, serta program prioritas pemerintah lainnya.

“Tapi yang jelas program yang bisa kita masukan akan kita upayakan bisa mendapat bantuan. Dengan adanya bantuan dari bank dunia, untuk ke depan saya rasa ada lagi program yang bisa tembus ke sana,” ucapnya.

Yan Tulak menuturkan, bank dunia sangat ketat dalam melakukan pengawasan, bahkan mereka meminta spot daerah tersendiri sebelum mengucurkan bantuan. “Nanti semua bantuan itu kita arahkan ke wilayah Kecamatan Karang Jaya, karena di sana lebih dekat dalam melakukan pengawasan,” ucapnya.

Dari data yang di peroleh dari Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, di dapati sekitar 30 di Embacang Baru, 75 Embacang Lama, 75 Lubuk Kumbung, 67 Kelurahan Karang Jaya, 51 Suka Menang, 75 Sukaraja, 75 Tanjung Agung, dan 50 unit di Terusan.

Baca Juga :   Melalui Vicon, Pemkab Empat Lawang Gelar Musrenbang RKPD

“Ini hanya sementara saja, karena itu permintaan langsung di Karang Jaya jadi kita penuhi. Untuk kedepan mungkin bantuan akan di tempatkan ke kecamatan lain,” ucapnya.

Sementara itu, Kades Suka Menang, Jamel menuturkan saat ini memang masih banyak masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni di wilayah mereka. Padahal di wilayah mereka berdiri perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan emas.

“Kami harap ada respon dari semua pihak dan tidak hanya pemerintah saja. Dengan adanya bantuan rumah tidak layak huni, kami harap dapat meningkatkan kesejatraan masyarakat di wilayah kami,” pungkasnya. (snd)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

JMSI Sumsel Siap Jadi Mitra Pembangunan di Bumi Sriwijaya

Kayuagung, KoranSN Wakil Bupati (Wabup) Ogan Komering Ilir (OKI) HM Dja’far Shodiq menerima audiensi pengurus …