Niat dan Kesempatan Faktor Terjadinya Praktek Korupsi

Ilustrasi. (foto-net)

Palembang, KoranSN

Praktek korupsi berpotensi terjadi dimana pun. Hal ini dikarenakan adanya niat dan kesempatan yang menjadi faktor. Demikian diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) RI, KA Badaruddin saat menghadiri pencanangan pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/MBBM) KPPN Palembang, Rabu (1/3/2017).

“Karena itu, harus dirangsang agar menciptakan nilai kejujuran, cinta kepada bangsa dan negara seperti mendengarkan ceramah agama dan lain sebagainya,” katanya.

Selain itu, lanjut Badaruddin, untuk menghindari terjadinya praktek korupsi bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus digaji untuk hidup memadai. Kalau tidak maka niat tersebut akan muncul karena adanya kebutuhan yang mendesak. “Selain itu juga yang menjadi faktor yaitu sistem birokrasi, kontrol dan beberapa hal lainnya,” terangnya.

Menurutnya, dengan sistem birokrasi yang simpel dan transparan maka masyarakat dapat tahu sehingga tidak ada penyalahgunaan dan dapat dikontrol oleh semua masyarakat. “Yang bahaya itu, jika semua sudah dilakukan tapi tetap saja pejabat melakukan praktek korupsi,” tegasnya.

Karena itu, Badaruddin menambahkan, pihaknya akan memberikan informasi jika diminta pemerintah daerah dalam suatu pengangkatan eselon II di ruang lingkup daerah tersebut. Meskipun begitu, sampai saat ini belum ada pemerintah daerah yang bersedia meminta informasi terkait pengangkatan eselon II.

Baca Juga :   Kemacetan Ancam Rencana BOT Eks Ernaldi Bahar

“Nantinya akan ada base untuk melihat PNS tersebut apakah layak berdasarkan kinerjanya,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI, Sumiyati menambahkan,  perlu adanya pembangunan sistem yang dibangun dengan baik, berikut Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, untuk SDM,  tidak hanya kompetensi tapi harus karakter dan mempunyai nilai integritas.

“Menjalankan amanah, tidak hanya harus mempunyai kompetensi ketat. Tapi menjalankan nilai luhur, dan performance bagus. Karena, celah (KKN) bisa dimana saja, bisa dari regulasi. Kalau ada kesempatan, dan niat,” terangnya.

Dirinya menerangkan, anggaran dari pemerintah pusat yang mengalir melalui Kanwil KPPN Palembang dengan total sekitar Rp 21,4 triliun dan dana tranfer dan dana desa ke daerah sekitar Rp 31 triliun dengan total dana dari pusat yang mengalir ke Sumsel sekitar Rp 52 triliun.

Menurut Sumiyati, KKPN Palembang sebagai perpanjangan tangan dari pusat, disini mengelola sejak perencanaan, penganggaran, penyelesaian, dipa, penarikan dana dalam rencana umum penganggaran, rencana pendapatan, mengawal pengawal pengangkatan pejabat peneglola kuangan, mengawal pelaksanaan anggaran kontraknya seperti apa. Disamping itu, KPPN Palembang kedepan juga mempunyai tugas dalam penyaluran dana desa yang akan dimulai pada 2017 ini.

Baca Juga :   Luci: Demi Allah Saya Tidak Menawar Uang Suap

“Tergantung tata kelola yang dibangun daerah. Bagaimana sisi pengawasan mewujudkan sistem dan birokrasi yang bersih,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumsel, Sudarso mengatakan, pembentukan zona integritas yang secara aktif di Lingkungan Kantor KPPN Palembang, berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Serta, tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

“Pegawai harus bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Serta, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atay tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku,” singkatnya. (wik)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Ishak Mekki: KLB Tidak Akan Mungkin Terjadi

Palembang, KoranSN Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Ishak Mekki menegaskan Kongres Luar Biasa (KLB) yang …