Oknum Polisi Diduga Dalangi Kerusuhan Eksekusi Lahan di Lubuklinggau

EKSEKUSI – Sejumlah bangunan rumah warga di lahan Perum Damri Jalan M Toha Lubuk Linggau rata dengan tanah usai dieksekusi, Kamis (21/12/2017).  (foto-rifat/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Kamis (21/12/2017) mengungkapkan, kerusuhan saat eksekusi lahan Perum Damri seluas 1,5 hektare di Jalan M Toha Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau yang terjadi, Rabu (20/12/2017) diduga didalangi oleh oknum anggota polisi yang bertugas di Muratara berinisial ‘SR’ dan berpangkat Aiptu.

Menurut Kapolda, oknum polisi tersebut diduga telah mengorganisir warga serta memprovokator warga untuk melakukan perlawanan kepada anggota kepolisian, yang melakukan pengamanan saat eksekusi lahan dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

“Selain diduga memprovokator warga, oknum anggota polisi berinisial ‘SR’ ini juga mendatangkan keluarganya dari Lampung untuk melakukan perlawanan kepada petugas. Akibatnya, dalam eksekusi itu terjadi kerusuhan karena adanya perlawanan dari warga, bukan hanya itu disana juga terjadi bakar-bakar ban,” kata Kapolda.

Dijelaskan Kapolda, sebelumnya Pengadilan Negeri Lubuklinggau sudah pernah akan melakukan eksekusi di lahan tersebut. Namun saat itu eksekusi gagal karena adanya pelawanan dari warga sehingga setelah dilakukan mediasi, eksekusi lahan yang pertama tersebut dihentikan.

“Kemudian pihak pengadilan kembali melakukan eksekusi yang kedua, tapi kali ini warga masih tetap melakukan perlawanan sehingga mengakibatkan ada anggota kita yang terluka,” ujarnya.

Dijelaskan Kapolda, berdasarkan keputusan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau diketahui jika lahan tersebut merupakan milik Perum Damri, yang artinya lahan milik negara.

“Namun selama ini lahan tersebut diduduki oleh sejumlah warga. Dari itulah usai pengadilan mengeluarkan keputusan, pengadilan pun melakukan eksekusi. Dalam eksekusi ini, kami hanya sebagai pihak keamanan namun saat di lokasi ternyata warga melakukan perlawanan yang diduga didalangi oleh oknum polisi berinisial ‘SR’ tersebut,” jelasnya.

Dari itulah lanjut Kapolda, dirinya telah memerintahkan Propam Polda Sumsel dan Kapolres Lubuk Linggau untuk mengamankan dan memproses hukum kepada oknum polisi ‘SR’, yang keseharianya bertugas di Muratara.

“Akan kita proses, sebab untuk orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana kejahatan di depan umum serta menghasut melakukan perlawanan kepada patugas, jika terbukti akan dijerat dengan Pasal 160 KUHP yang hukuman pidananya 7 tahun, dan itu bisa ditahan,” ungkap Kapolda.

Baca Juga :   Polres OKU Siagakan 8 Pos Pengamanan Nataru

Sementara di Lubuklinggau, setelah melalui pemeriksaan yang diperkuat dengan barang bukti, akhirnya tim penyidik Satuan Reskrim Polres Lubuklinggau, Kamis (21/12/2017) menetapkan tiga tersangka dari 20 orang yang diamankan saat berlangsung eksekusi lahan Perum Damri. Hal ini ditegaskan Kapolres Lubuklinggau, AKBP Sunandar melalui Kasat Reskrim, AKP Ali Rojikin.

“Tersangka tersebut berisial ‘SR’ (44), yang merupakan oknum anggota Polri, kemudian dua warga sipil berinisial ‘AI’ (50) dan ‘SJ’ (45),” ujarnya.

Dijelaskan, ketiganya disangkakan telah melakukan perlawanan bahkan kekerasan terhadap petugas pegawai negeri sipil yakni tim eksekusi Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Sedangkan untuk tersangka ‘SR’, telah dibawa Propam Polda Sumsel guna mempertanggungjawabkan perbuatannnya, pasalnya yang bersangkutan sebagai anggota Polri aktif.



Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

KPK Dalami Aliran Uang Suap Gubernur Maluku Utara

Jakarta, KoranSN Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang mendalami aliran uang suap yang diterima …

error: Content is protected !!