Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Muratara, KoranSN
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Senin (25/2/2019) menandatangani fakta integritas. Penandatanganan disaksikan langsung Bupati Muratara, HM.Syarif Hidayat di ruang Auditorium Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Muratara.
Hadir pada acara penandatanganan tersebut Sekda Muratara, H. Zainal Arifin Daud, Asisten III Setda Muratara, Sudartoni, Kabag Ortala Setda Muratara, H. Suryadi serta seluruh OPD dalam wilayah Kabupaten Muratara.
Bupati Muratara, HM. Syarif Hidayat mengatakan, hari ini telah dilaksanakan penandatanganan fakta integritas untuk seluruh OPD.
“Sesuai Permen No 53 Tahun 2014, dulu kita sudah kerjasama. Nah sekarang ada alih tugas, tinggal dilaksanakan oleh instansi,” jelasnya.
Bupati melanjutkan, secara moril penandatanganan ini harus dipertanggung jawabkan, karena penandatanganan ini akan dikirim ke pusat (Jakarta).
“Nah, perjanjian normatif ini sudah disusun. Tapi penting bagi kami selaku Bupati, percaya agar semua dipertanggungjawabkan secara moril. Kalau kinerja spesifiknya sudah bagus, kita dapat WTP, banyak piagam penghargaan yang kita terimah. DOB sudah lepas, sama seperti Kabupaten lain. Bagus, banyak penghargaan,” ucapnya.
Orang nomor satu di Bumi Beselang Serundingan berharap kepada seluruh OPD untuk meningkatkan kinerjanya, terutama OPD yang masih banyak kekurangan dan kelemahannya.
“Yang lebih penting dari kami visi misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu; 5 kebutuhan dasar kita yang diutamakan,” harapnya.
Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Tata Laksana (Ortala) H.Suryadi mengatakan, tujuan kegiatan perjanjian kinerja ini adalah untuk memahami dan melaksanakan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah, untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja dan merupakan wujud nyata.
“Komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabelitas, transparansi, dan kinerja aparatur sipil negara,” jelasnya.
Selain itu sambung Suryadi, penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam pecapaian tujuan dan sasaran organisasi serta pemberian sangsi kepada pemegang amanah.
“Sasaran kegiatan ini adalah seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara,” tutupnya. (snd)
