OPTIMALKAN PAD, BANK SUMSEL BABEL SIAP DUKUNG KPK







Palembang,KoranSN
Untuk membantu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Bank Sumsel Babel melakukan penandatangan perjanjian kerjasama Pemanfaatan Sistem Monitoring Penerimaan Pajak online dengan tujuh
pemerintah kota dan pemerintah kabupaten yang ada di Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

Acara yang di prakarsai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk mengoptimalisasikan PAD agar lebih tertib dan transparan, sehingga pembangunan daerah akan lebih baik lagi. Acara yang di laksanakan di Hotel Planet Holiday Batam juga dilakukan untuk provinsi Riau, Kepulauan Riau, provinsi Lampung, Jambi, Bengkulu dengan merangkul bank daerah masing masing.

Adapun ruang Lingkup Perjanjanjian kerjasama tersebut meliputi tempat layanan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah melalui teknologi host to host dan layanan penyediaan alat perekaman data transaksi usaha sebagai objek pajak dan layanan Bank Sumsel Babel  diseluruh kantor  maupun channel elektronik Bank Sumsel Babel dari Wajib  Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah  Kota Palembang, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pagar Alam (Provinsi Sumatera Selatan ) Kota Pangkal Pinang, Kabupaten  Bangka Tengah dan Belitung (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Sumsel Babel Muhammad Adil dengan Harnojoyo Walikota Palembang, SN Prana Putra Sohe Walikota Lubuk Linggau, Ir H Ridho Yahya MM Walikota Prabumulih, Alpian Maskoni Walikota Pagar Alam, Maulan Aklil Walikota Pangkal Pinang, H. Sahani Saleh, S.Sos Bupati Belitung, Yulianto Satin, Wakil Bupati Bangka Tengah yang turut disaksikan oleh Pimpinan KPK Ibu Basaria Pandjaitan.

Baca Juga :   Kilang Pertamina Plaju Raih Proper Hijau

Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah, Bank Sumsel Babel menyiapkan layanan disetiap kantor Bank Sumsel Babel dan untuk tahap awal Bank Sumsel Babel akan menyiapkan lebih kurang 700 unit Tapping box yang akan dipasang pada mesin kasir hotel, restoran dan tempat hiburan, agar memudahkan pemerintah dalam memonitor pajak daerah yang dibayar secara online.

Adapun Layanan Bank Sumsel Babel yaitu
Transaksi /Penerimaan   Pembayaran  Pajak Daerah  secara  terpusat  dalam  sistem online melalui Bank Sumsel Babel,
Layanan  secara  elektronik  antara  lain  meliputi  Setoran  Tunai, Transfer  antar Rekening,  Auto debet, ATM,  dan channel electronic lainnya; serta layanan lainnya yang diselenggarakan oleh Bank Sumsel Babel pada saat ini maupun dikemudian hari,  yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak.

Pelaku usaha baik badan usaha maupun perorangan nantinya dapat membayar Pajak Daerah (meliputi Pajak hotel,  pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung wallet dan NJOP) sesuai dengan Undang-undang no.28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah.

Baca Juga :   Picon & PS Diserbu Pengunjung

Bank Sumsel Babel dan Pemerintah Kota/Pemerintah Daerah secara    bersama-sama     maupun    sendiri-sendiri     akan    melaksanakan kegiatan   publikasi   yang  meliputi   iklan,   promosi,   sosialisasi,    dan edukasi  tentang  layanan pajak daerah tersebut.

Nasabah dapat melakukan pembayaran Pajak Daerah di Kantor Bank Sumsel Babel melalui fasilitas layanan pada Counter Teller dan fasilitas lainnya yang sudah ada dan/atau yang akan dikembangkan oleh Bank Sumsel Babel

Pembayaran pajak daerah akan dianggap sah apabila jumlah uang yang diterima oleh Counter Teller adalah sebesar jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dan/atau nasabah sebagaimana tercantum dalam faktur SPPT atau Kode Billing.

Pemerintah Kota/Pemerintah kabupaten melakukan rekonsiliasi hasil penerimaan pembayaran Pajak Daerah berdasarkan data pembayaran yang diterima oleh Bank Sumsel Babel dari Wajib Pajak dalam bentuk hard copy dan soft copy pada setiap hari kerja, Bank Sumsel Babel dan Pemerintah Kota/Pemerintah Daerah juga melakukan rekonsiliasi antara bukti penyetoran dengan Laporan mingguan, bulanan dan tahunan.

Dalam pengarahannya pimpinan KPK, Basaria Pandjaitan menjelaskan bahwa prakarsa implementasi sistem monitoring penerimaan pajak online ini bertujuan agar pemerintah daerah lebih baik lagi dan transparan dalam mengelola keuangannya,  KPK mendorong transparansi agar pemerintah  daerah dapat memaksimal kan PAD sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. (rls/ima)







Publisher : Ferdin Ferdin

Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Baru Dilantik, Pj Walikota Ucok Abdul Rauf Langsung Cek Pasar Tertua di Palembang

Palembang, KoranSN Ucok Abdul Rauf Penjabat (Pj) Walikota Palembang mengantikan Ratu Dewa yang kembali menempati …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!