Palembang Tak Terurus, Pemkot Sibuk ‘Bongkar Pasang’ Pejabat





Sudah sekian lama gubuk gubuk liar di kawasan Jakabaring Palembang tak kunjung ditertibkan, Kamis (2/3).-Foto Ferdinand Deffryansyah/koransn

Palembang, koransn.com
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Firmansyah Hadi, Kamis (2/3) dengan tegas mengatakan, jika kondisi Kota Palembang saat ini tidak terurus.

Hal ini tentunya tindak kontras dengan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menyambut even Internasional Asean Games dan MotoGP di tahun 2018 mendatang.

Menurut Firman, sebagai tuan rumah, pembangunan dan penataan Kota Palembang tidak bisa mengimbangi pembangunan yang dilakukan Pemprov Sumsel. Hal yang menjadi penyebab utamanya yakni, seringnya Pemkot melakukan ‘bongkar pasang’ pejabat sehingga tidak fokus pada pembangunan dan penataan kota.

“Pemkot tidak fokus mengurus dan menata Kota Palembang karena sibuk ‘bongkar pasang’ pejabatnya,” tegasnya.

Jalan H Azhari RT 36 kecamatan Kalidoni Palembang kondisinya makin lama makin memprihatinkan dan sangat butuh perhatian pemerintah. Foto Ferdinand Deffryansyah

 

Di tempat terpisah, Pengamat Perkotaan Palembang, Alfitri menjelaskan, Pemkot dan Pemprov cenderung melaksanakan pembangunannya sendiri-sendiri. Hal inilah yang menjadi persoalan, tidak adanya keseimbangan dalam pembangunan dan penataan Kota Palembang.

“Sangat terlihat antara Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel ini tidak klop, mungkin salah satu penyebabnya yakni kurang koordinasi antara kedua belah pihak. Jika Gubernur meminta agar Pemkot bergerak cepat dalam menata kota, itu artinya serius, kalau tidak dilakukan bakal sia-sia saja anggaran yang dikeluarkan,” terangnya.

Menurutnya, acuan yang harus dilakukan Pemkot Palembang harus sesuai dengan yang diinstruksikan Pemprov.

“Bappeda Pemkot harus melaksanakan koordinasi dengan Bappeda Pemprov, mengenai karakteristik pembangunan yang akan dilakukan,” imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, muara pembangunan juga harus dipikirkan matang-matang oleh Pemkot, untuk pembangunan dalam 2 hingga 3 tahun kedepan. Baik itu dibidang Ekonomi kerakyatan dan Pariwisata, semuanya harus diselaraskan.

“Harus selaras agar tidak ada benturan dalam pembangunan. Selain itu, dana yang dikeluarkan pemerintah tidak mubazir. Salah satunya pembangunan yang tengah dijalankan di Jalan Sudirman, jika Pemkot menopang pembangunan ini maka hasilnya akan sesuai estitika, tapi untuk saat ini masih belum sesuai kan,” terangnya.

Ia menambahkan, Pemkot Palembang sejauh ini terkesan tidak tahu apa yang harusnya diperbuat.

Baca Juga :   Bergilir Saksi Dugaan Korupsi BUMD Pemprov Sumsel Diperiksa KPK di Palembang

“Tapi kita lihat saja di 2017 ini, apa nanti akan berorientasi kearah sana atau tidak. Mengingat hal ini sudah serius,” harapnya.

   “Gubuk Liar”   
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Firmansyah juga menyayangkan penertiban gubuk liar yang berada di Jakabaring yang sampai saat ini seperti belum dilakukan. Hal ini juga membuat penilaian bahwa Pemkot Palembang tidak ada niat dalam menertibkan gubuk tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang, Alex Fernandius mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada pedagang dan juga pemilik gubuk-gubuk yang ada di Jakabaring tersebut.

“Kita terus bergerak melakukan penataan dengan terus lakukan sosialisasi, untuk kawasan Jakabaring baru kita kasih mereka (pemilik gubuk) Surat Peringatan (SP) 2. Nanti akan kita berikan SP 3 jika mereka tetap tidak membongkar sendiri gubuk-gubuk yang ada disana,” katanya.

Banjir genangi jalan jalan protokol di Kota Palembang seperti nampak di jalan Sudirman kawasan simpang Polda. foto Ferdinand Deffryansyah

Menurut Alex, tidak ada target waktu dalam melakukan penertiban di kawasan-kawasan tersebut. Pihaknya tetap akan terus melakukan sosialisasi baik itu penertiban dan penataan kawasan yang perlu ditata.

“Tidak ada target, kalau kita maunya ya secepatnya. Saat ini kita juga tetap dalam tahap koordinasi dengan pihak terkait, seperti yang di Jakabaring itu kan ada juga sebagian lahan milik provinsi jadi kita koordinasikan dengan Pol PP provinsi, begitu juga dengan pihak kecamatan. Tapi kami juga minta kerjasamanya dari masyarakat agar ini berjalan dengan lancar, kalau perlu tidak harus sampai SP 3 lah, bongkarlah itu bangunan gubuk-gubuk liar. Nah kalau tetap tidak dilakukan terpaksa kami bantu untuk melakukan pembongkaran,” tegasnya.

Ditambahkan Alex, pihaknya bakal melakukan segala upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Palembang, dalam persiapan menuju Asian Games 2018 mendatang. Terutama dalam penertiban pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar jalan di Palembang.

“Akan kita upayakan semaksimal mungkin untuk melakukan penertiban, baik itu gubuk-gubuk liar dan pedagang yang berjualan di trotoar, selain mengganggu para pejalan kaki, penjual bensin eceran yang berjualan di trotoar juga membahayakan. Nah, untuk melakukan penertiban ini, tidak bisa kita lakukan dengan satu atau dua hari saja ya kan. Butuh koordinasi lebih lanjut bersama pihak terkait,” tandasnya.

Baca Juga :   HD Bersama Danlanud SMH Palembang Sinergi Majukan Sumsel

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Palembang Harobin Mustofa,  menampik jika Pemkot lamban dalam melakukan penataan untuk mengimbangi pembangunan Pemprov.

Menurutnya selama pembangunan LRT belum selesai, pihaknya memang belum bisa melakukan apa-apa.

“Gimana mau dilakukan penataan kalau pembangunan LRT belum selesai, misalkan ingin membangun taman atau apa untuk penataan kota, nanti bakal hancur lagi karena adanya pembangunan ini, kan uang yang keluar jadi tidak maksimal, percuma,” ujarnya.

Sejauh ini, menurut Harobin, pihaknya selalu melakukan koordinasi kepada pihak Provinsi. “Malah lebih sering kita melakukan koordinasi dengan pihak provinsi. Dalam mendukung Asian Games nanti banyak hal yang sudah dilakukan Pemkot Palembang, contohnya pembanguann Fly Over TAA, Kalau Pemkot tidak peduli apa mungkin bisa terus berjalan. Semuanya akan kita lakukan baik itu penataan ataupun pembangunan, tapi kan bertahap,” katanya.

Ia menyangkal, adanya perputaran pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkungan Pemkot Palembang menjadi hambatan dalam melakukan penataan dan pembangunan kota.

“Kalaupun ada perputaran pejabat itu kan sesuai dengan kebutuhan, karena adanya nomenklatur. Jika ada pendapat lain tentang hal ini, kami terima sebagai masukan dan saran bagi Pemkot agar jadi lebih baik kedepan, semua orang punya hak untuk mengungkapkan pendapatnya,” ujar Sekda. (tya)

Sampah menumpuk diatas jembatan Sungai Aur 10 ulu Palembang. foto dok/Ferdinand Deffryansyah/koransn




Publisher : Ferdin Ferdin

Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Sri Sulastri: Bakal Banyak yang Kena!

Palembang, KoranSN Pengamat Hukum Sumsel, Dr Hj Sri Sulastri SH MHum, Minggu (27/11/2022) mengatakan, jika …

error: Content is protected !!