Pasokan Avtur dari ‘Asing’ Dinilai Kerdilkan Pertamina

Palembang, SN
Wacana Pemerintah melalui Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk memasok avtur dari “asing” mendapat reaksi negatif dari Serikat Pekerja Pertamina (SPP).

Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Refinery Unit III Plaju, Dicky Firmansyah mengatakan, rencana kebijakan tersebut sama saja dengan pemerintah berpihak kepada swasta dalam hal ini perusahaan asing.

“Anehnya rencananya swasta diperbolehkan memasok avtur tidak ke semua bandara. Artinya hal tersebut sama saja mengkerdilkan Pertamina,” kata Dicky dalam keterangan persnya, Kamis (17/9).

Menurutnya, dengan adanya pemasok asing, sumber pendapatan negara yang berasal dari Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berkurang dan tentunya akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Dikatakannya, sebagai BUMN yang sahamnya 100% dimiliki oleh negara, Pertamina mengemban amanat PSO dalam penyediaan BBM nasional, termasuk avtur. Selain bertugas untuk menyetor dividen sebagai sumber pendapatan negara juga berfungsi sebagai agent of development bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Jadi, sudah selayaknya Pertamina mendapat dukungan seluruh elemen Bangsa dalam pertumbuhan dan kelangsungan bisnisnya,” katanya.

Tugas penyediaan avtur bagi industri penerbangan nasional telah dijalankan Pertamina dengan baik. Tidak hanya di bandara besar, melainkan juga bandara-bandara remote seperti Tual, Kaimana, Natuna, Waingapu, dan daerah lainnya.

“Saat ini Pertamina memiliki layanan Avtur di 62 bandara di seluruh Indonesia dan Timor Leste dengan continuity of supply, safety dan quality yang telah memenuhi standar internasional untuk mendukung pertumbuhan industri penerbangan Indonesia,” papar Dicky.

Sekedar mengingatkan, Menhub Jonan mengatakan bahwa Pertamina hanya melakukan kegiatan cari untung, sehingga lupa terhadap tugas dan fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agen pembangunan negara.

Masih menurut dicky, sangat disayangkan apabila misi mulia dalam menjaga kelancaran industri penerbangan yang diemban Pertamina, malah dikritik pembantu presiden.
“Ironisnya justru akan memberi kesempatan kepada pihak asing untuk masuk yang jangka panjangnya dikhawatirkan akan menambah ketergantungan Negeri ini pada pihak asing, atau dengan kata lain akan menurunkan aspek Ketahanan Nasional,” tutur Dicky. (yun)