PDIP Beri Rekomendasi Bidang Maritim untuk Pemerintah





Tampak suasana rakornas PDIP. (foto-net/detiknews.com)

Jakarta, KoranSN

Ketua DPP PDIP Bidang Kemaritiman Rokhmin Dahuri menutup Rapat Koordinasi Bidang Nasional III Kemaritiman PDI Perjuangan. Ia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat ini.

“Rakonas III Bidang Kemaritiman PDI Perjuangan dengan ini resmi saya tutup,” kata Rokhmin di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (8/4/2018).

Ia menyatakan pengembangan sektor maritim merupakan fokus PDIP sejak Megawati Soekarnoputri menjadi presiden. Hal ini juga dilanjutkan saat Presiden Joko Widodo, yang berasal dari PDIP, memimpin.

Salah satu rekomendasi dari rapat ini ialah membentuk bank maritim. Tujuannya adalah untuk membantu mempercepat mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Itu ada yang secara makro atau politik ekonomi seperti misalnya kami menyarankan ada kebijakan khusus dari pemerintah harus ada skema kredit perbankan bahkan yang paling bagus supaya negara ini mendirikan bank khusus maritim seperti Vietnam, China, Kanada dan negara kelautan lainnya,” ujar Rokhmin.

Baca Juga :   Menaker: Sembilan Lompatan Ketenagakerjaan Modal Jalankan JKP di 2022

Menurutnya kebijakan tersebut akan memberi kredit yang bunganya lebih murah seperti pemberian kredit kelapa sawit. Ia juga meminta ada pembinaan agar tidak ada kredit di bidang maritim yang macet.

Rekomendasi berikutnya adalah meminta pemerintah membuat solusi pada sektor perikanan tangkap. Menurutnya kebijakan yang diambil tidak boleh mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

“Yang kedua adalah sifatnya teknis mulai dari perikanan tangkap. Bagaimana supaya pemerintah tidak terlalu ekstrem melarang ini melarang itu tapi tanpa solusi. Konservasi mengorbankan economic growth itu,” ucap Rokhmin.

Ia juga menyatakan ada rekomendasi untuk menggenjot industri perikanan budidaya, bioteknologi kelautan, pariwisata bahari dan industri jasa maritim. Ada pula rekomendasi untuk membentuk kawasan industri maritim terpadu.

Baca Juga :   Menko PMK: Stunting dan TBC Tidak Hanya Terjadi di Masyarakat Miskin

“Kalau kami sarankan setiap provinsi ada 15 ribu hektare. Itu dari ekonomi budidaya dan industri jasa maritim,” ujarnya.

Dengan pengembangan sektor maritim, Rokhmin meyakini akan ada sabuk kesejahteraan. Menurutnya, kesejahteraan yang merata akan menjaga keamanan di seluruh Indonesia. (detikcom)





Publisher : Awid Durrohman

Lihat Juga

Erick Thohir Koordinasikan 58 BUMN Salurkan Bantuan Gempa Cianjur

Cianjur, KoranSN Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengoordinasikan 58 perusahaan BUMN dalam …

error: Content is protected !!