Pekerja PT Belitang Panen Raya Tuntut Hak Hingga Total Rp 6 Miliar





Tim Kuasa Hukum para pekerja PT BPR bersama mantan karyawan PT BPR yang di-PHK saat memberikan keterangan pers kepada wartawan. (Foto-SN/Anton Wijaya)

Palembang, KoranSN

Para pekerja PT Belitang Panen Raya (PT BPR) Kabupaten OKU Timur, menuntut hak mereka setelah mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dari perusahaan, tuntutan selisih upah sesuai UMK setempat dan selisih uang lembur, dengan jumlah total hingga Rp 6 miliar.

Kuasa hukum para pekerja PT BPR, Didi Efriyadi dari kantor Advokat Zulfikar, SH dan Rekan mengatakan, jumlah tersebut merupakan tuntutan selisih upah, baik lembur maupun upah yang tidak sesuai UMK dari pekerja dengan masa kerja yang berbeda-beda hingga saat ini.

“Tuntutan itu merupakan perhitungan dari selisih aturan dan selisih waktu dan upah, dengan total nilai tuntutan hingga Rp 6 miliar lebih. Sebagian dari mereka yang menuntut ini juga merupakan korban PHK sepihak,” ungkap Didi saat memberikan keterangan pers di Palembang, Senin (14/6/2021).

Baca Juga :   Nopran Marjani Sosok yang Didambakan Masyarakat Lahat

Menurut Didi, sebelum permasalahan ini mencuat, para pekerja sudah melakukan demo di PT BPR di OKU Timur, sudah juga dilakukan mediasi oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) setempat maupun Disnaker Provinsi Sumsel, bahkan sudah dimediasi oleh DPRD setempat hingga Bupati.

“Saat ini ada 107 pekerja PT Belitang Panen Raya, yang minta pendampingan ke kita, karena permasalah hak, dan PHK sepihak,” kata mantan Anggota DPRD Sumsel ini.

Kuasa Hukum lainnya, Mardiansyah menerangkan bila ada 4 permasalahan yang dialami para pekerja PT BPR.

Baca Juga :   HD Usulkan Pendirian Kampus IPDN di Sumsel

“Pertama masalah Hak, dalam hal ini gaji karyawan tidak sesuai dengan UMK, kedua terkait selisih lembur, yang mana tidak sesuai, ketiga, Peraturan Perusahaan, dalam hal ini kontrak kerja tidak ada, ke empat PHK, dilakukan sepihak oleh perusahaan,” terangnya.

“Kami minta pihak berwenang memanggil dan melakukan pemeriksaan terkait masalah ini karena sudah berjalan hampir satu tahun,” ujarnya.  HALAMAN SELANJUTNYA  >>

Publisher : Anton Wijaya

Lihat Juga

BPKH RI dan BSB Bakal Kelola Dana Haji

Palembang, KoranSN Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Mawardi Yahya menerima Anggota Dewan Pengawas Badan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.