Pelanggaran Pilkada Sulit Diproses Hukum

Zulfikar
Zulfikar

Palembang, SN

Selama pelaksanaan pilkada serentak di tujuh kabupaten di Sumsel, Bawaslu Sumsel menerima 115 laporan pelanggaran, dan enam temuan dari petugas pengawas pemilu. Namun, pelanggaran dan temuan tersebut rata-rata tidak dapat di lanjutkan ke proses hukum, lantaran tidak memenuhi unsur dan syarat formil dan materil.

Hal itu dikatakan Pimpinan Komisioner Bawaslu Sumsel, Zulfikar, Kamis (31/12).

Dikatakannya, pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Sumsel, rata-rata tidak bisa di tindak lanjuti karena lemahnya syarat dan tidak memenuhi unsur yang ada.

Baca Juga :   43 Ribu Jiwa Belum Rekam e-KTP

“Cukup banyak laporan yang kita terima, seperti indikasi politik uang atau temuan kampanye hitam. Sayangnya laporan itu banyak yang tidak memenuhi syarat dan unsur, seperti lemahnya bukti dan tidak adanya saksi yang dapat memperkuat hal tersebut untuk dibuktikan secara hukum,” ungkap Zulfikar.

Dia mengungkapkan, dalam evalulasi pelaksanaan pilkada serentak sepertinya sulit membuat pengungkapan kasus-kasus tersebut. Bahkan dalam dugaan kasus politik uang, penindakan sulit dilakukan lantaran lemahnya penindakan dari UU No. 8 tahun 2015 seakan tidak secara tegas menempatkan money politic sebagai tindak pidana pemilu.

Baca Juga :   HD: Basarnas Harus Lebih Intensif Tanggulangi Bencana

”Mungkin kedepan kebijakan tersebut perlu diperbaharui, hingga ada penindakan yang lebih tegas,” pungkasnya. (awj)

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

Wagub Mawardi Lantik Pejabat Fungsional Tertentu Pemprov Sumsel

Palembang, KoranSN Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya melantik dan mengambil sumpah Pejabat Fungsional Tertentu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.