Pelepasan Kawasan Hutan di Kalteng Jadi Kendala Realisasi Plasma



“Aspirasi mereka itu tidak salah, karena memang ada diatur dalam undang-undang terkait kewajiban PBS perkebunan memberikan lahan plasma 20 persen kepada masyarakat sekitar kebun,” kata mantan Bupati Seruyan itu.

Sudarsono pun memastikan bahwa pihaknya di Komisi II DPRD Kalteng, memberikan perhatian serius terhadap persoalan plasma ini. Bahkan, Komisi II berencana menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk berkonsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta lainnya.

Dia mengatakan, sejumlah PBS perkebunan pada dasarnya siap dan bersedia melakukan pembukaan lahan yang peruntukannya plasma masyarakat. Sepanjang, lahan yang dijadikan lokasi plasma itu ada pelepasan status kawasan hutan, agar tidak bermasalah di kemudian hari.

Baca Juga :   Balai Veteriner Lampung Temukan Virus Flu Babi Afrika di Bangka

“Persoalan ini bisa sesegera mungkin mendapat solusi terbaik, sehingga masyarakat juga dapat merasakan manfaat dari keberadaan PBS perkebunan di provinsi ini,” demikian Sudarsono. (Antara/andi)







Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Pelindo Edukasi Nelayan di Benoa Bali Untuk Wisata Taksi Air

Denpasar, KoranSN PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Sub Regional III Bali Nusa Tenggara mengedukasi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!