Pembahasan Dana Pilkada Kabupaten/Kota Harus Selesai Juni Mendatang !

Aspahani. (foto-dok/alwi/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel meminta kabupaten/kota di Sumsel yang bakal menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) agar menyelesaikan pembahasan dana Pilkada pada Juni mendatang. Demikian ditegaskan Ketua KPU Sumsel, Aspahani saat ditemui usai rapat koordinasi pembahasan dana Pilkada di Graha Bina Praja, Rabu (5/4/2017).

“Ada beberapa daerah yang belum melakukan pembahasan dana Pilkada ini seperti Kota Lubuk Linggau. Karena itu, kami tegaskan harus selesai pada Juni mendatang!,” tegasnya.

Dijelaskannya, pada bulan September tahapan penyelenggaraan Pilkada sudah mulai dilakukan seperti pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Karena itu pembahasan dana Pilkada ini harus menemui titik terang. Jika tidak tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas Pilkada di Sumsel.

“Ada 8 kabupaten dan 1 provinsi yang akan Pilkada di Sumsel ini pada tahun 2018 mendatang,” jelasnya.

Baca Juga :   Disperindagkop Himbau Pelaku UMKM Segera Urus Perizinan

Diterangkannya, untuk dana Pilkada yang dibutuhkan di Sumsel sendiri yakni sebesar Rp 870 miliar dimana untuk Pilkada Provinsi sebesar Rp 441 miliar sedangkan kabupaten/kota bervariasi sebesar Rp 30 sampai Rp 70 miliar. “Yang paling besar itu dana Kabupaten Banyuasin mengingat daerah yang dijangkau juga banyak perairan,” terangnya.

Berdasarkan kajian KPU Sumsel, dana Pilkada untuk provinsi tidak bermasalah dan terus dibahas, dari total dana yang diajukan sebesar Rp 441 miliar menurutnya masih dapat diefisiensi sesuai dengan kemampuan Pemprov Sumsel menjadi sekitar Rp 405 miliar. Efisiensi sendiri itu dilakukan seperti  bahan kampanya.

“Ya, bahan kampanye ini dikurangi dimana sebelumnya diperlukan untuk seluruh Kepala Keluarga (KK) menjadi 77 persen. Artinya tidak mencover seluruh orang di Sumsel,” ujarnya.

Baca Juga :   2018, Kodam II/Swj Targetkan Perluasan Sawah Seluas 2.219 Ha

Dirinya menambahkan, dengan berkurangnya dana Pilkada ini tentu pihaknya tidak dapat memastikan kualitas Pilkada di Sumsel. Apalagi jika dikurangi lagi. Untuk honor PPK dan PPS sendiri tentunya tidak dapat dilakukan efisiensi lagi. Disinggung apakah nantinya dapat memakai dana APBN. Menurut Aspahani hal tersebut sangat sulit karena dalam Permendagri yang mengatur dana Pilkada yakni APBD.

“Belum ada mekanisme yang ditempuh sejauh itu. Tapi mungkin jika dibahas lebih tinggi lagi dapat saja dilakukan,” tandasnya. (wik)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Herman Deru Ajak Jemaah Masjid Asy-Syakirin Sukseskan Program Vaksinasi Covid

Palembang, KoranSN Gubernur Sumsel, H Herman Deru meminta masyarakat untuk ikut dalam vaksinasi virus Covid-19 …