Pembayaran Gaji Honorer SMA/SMK Belum Jelas Pasca Pindah Status ke Provinsi

Husni Thamrin.
Husni Thamrin.

Palembang, KoranSN

Pembayaran gaji, khususnya bagi guru honorer SMA/SMK sederajat pasca perubahan status dari kabupaten/kota ke provinsi, hingga kini masih belum jelas. Rencana pembiayaan tenaga pendidikan dan kependidikan, termasuk gaji honorer baru akan dibahas dalam waktu dekat ini oleh DPRD Sumsel bersama Pemprov Sumsel.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel Husni Thamrin, Senin (7/11/2016).

Menurut Husni, persoalan ini harus tuntas, apalagi daerah berkeberatan mengeluarkan anggaran untuk gaji para guru tersebut.

“Memang daerah berkeberatan kalau seandainya masih dipegang dia (pembayaran gaji,red), sementara orangnya tidak ada lagi,” ungkap Politisi Partai Nasdem ini.

Ia mengaku, komisi I sudah berkonsultasi dengan Kementrian Pendidikan dan Kementrian Dalam Negeri untuk mencari penyelesaian permasalahan ini.

“Permasalahan ini (gaji tenaga pengajar SMA/SMK) baru akan dibahas setelah Gubernur menyampaikan penjelasan (APBD 2017) dalam rapat paripurna nanti,” katanya.

Baca Juga :   Tes DNA Dilaporkan ke Pemkab ME

Disisi lain katanya, bisa saja pembayaran gaji honorer SMA/SMK yang berpindah status ke provinsi, disisipkan ke SKPD satu rumpun, atau yang mengurusi masalah kependidikan. Jika memang, tidak memungkinkan untuk pembayarannya.

Ia mengilustrasikan, ketika ada PP 18 yang mengamanatkan bahwa KPID dalam status quo, artinya dia tidak masuk dalam organisasi perangkat daerah yang secara otomatis tidak bisa langsung dibiayai oleh APBN atau APBD, tetapi karena keberadaan lembaga itu masih dibutuhkan dalam daerah, maka diambil keputusan tetap dibiayai, namun tidak langsung diberikan ke KPID, tapi dititipkan ke SKPD yang satu rumpun, yaitu dinas komunikasi dan informasi.

“Dalam PP itu, organisasi yang tidak ada dalam Perda Perangkat Daerah, maka organsiasi itu tidak dapat dibiayai oleh APBD, tetapi karena masih dibutuhkan, maka anggarannya di titipkan di SKPD yang rumpunnya sama, yaitu dinas komunikasi dan informasi. Jadi, berbeda dengan sebelumnya, kalau dulu KPID langsung dapat anggaran diterima oleh sekretariatnya, tapi sekarang anggaran dia ditaruh di dinas komunikasi itu,” bebernya.

Baca Juga :   Sumsel Pusat Pengembangan Perikanan Berkelanjutan Se-Asia Tenggara

Bisa saja kata Husni, pembayaran gaji honorer SMA/SMK yang berpindah status, diterapkan seperti pembiayaan KPID. “Namun, sementara ini belum ada (anggaran honorer), masih dibicarakan,” pungkasnya. (awj)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

HDMY Jadi Solusi Permasalahan Infrastruktur di Sumsel

Palembang, KoranSN Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Ir H. Mawardi Yahya menegasakan, di bawah kepemimpinan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.