Pembayaran SPPD Distop, Laonma: Nak Bejalan Lajulah, Pake Duet Dewek









Laonma PL Tobing (Foto-Alwi/Koransn.com)
Laonma PL Tobing (Foto-Alwi/Koransn.com)

Palembang, KoranSN

Penundaan transfer dana pusat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel berdampak pada keuangan daerah. Karena itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel menyetop setiap pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Demikian diungkapkan Kepala BPKAD Sumsel, Laonma PL Tobing, Minggu (18/9/2016)

“Kalu memang perlu, nak bejalan lajulah, pake duet dewek. Kan duetnya dak katek lagi sekarang,” katanya.

Dijelaskannya, saat ini keuangan daerah Pemprov Sumsel terkategori minim. Selain itu, pada APBD Perubahan mendatang yang didahulukan pembayaran yakni rapel Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), listrik, air, telepon serta hutang kepada pihak ketiga pada tahun 2015 yang lalu, sedangkan untuk hutang tahun ini diistirahatkan dulu.    “Aku berangkat Juli kemarin be sampai saat ini belum dibayarke,” terangnya.

Ditanya anggaran perjalanan dinas untuk APBD Perubahan, Laonma mengaku lupa angkanya, tapi yang jelas dengan
konsumsi APBD saat ini banyak yang diefisiensikan. Terlebih lagi DAU ditunda sehinggu belanja modal lain ikut ditunda.

Dirinya menambahkan biasanya penerimaan DAU itu pada akhir bulan dihari kerja, seperti DAU untuk bulan Oktober itu diterima pada 30 September. “Nah, apakah tanggal 30 September tersebut hari kerja, jika hari kerja otomatis dapat digunakan, tapi kalau libur belum bisa,” jelasnya.

Baca Juga :   Kader Golkar dan PDIP Siap Sinergi Menuju Muba 2024

Berdasarkan keterangan dari Kementrian Keuangan, lanjut Laonma, pembayaran DAU yang tertunda ini dilakukan pada tahun anggaran 2017 mendatang, tapi melihat kondisi keuangan negara. Meskipun begitu, tidak semua biaya yang ditunda karena DAU ini dianggap hutang.

“Misalnya ada perjalanan dinas pada bulan November. Nah, itu tidak dapat dianggap hutang. Jadi jika tidak ada uang ya tidak bisa dibayarkan,” terangnya.

Laonma melanjutkan, yang dapat diakui sebagai hutang itu jika ada pengikatan kontrak. Selain penyetopan SPPD, Laonma juga mengatakan, biaya rapat juga dilakukan efisiensi. Bila tidak perlu, rapat ditiadakan. “Kalau rapat bawa aqua dewek dari ruangan masing-masing, jadi dak ngeluarke anggaran,” candanya.

Ditanya soal TPP, dirinya menambahkan, TPP tetap dibayarkan tiap bulan tapi sebesar Rp 1 juta, sedangkan untuk rapel, saat ini pihaknya masih menghitung berapa besaran yang akan dibayarkan. “Kami masih menghitung besarannya dan melihat uang yang ada. Kalau tidak ada uangnya bagaimana mau membayarnya,” terangnya.

Namun, Kepala BPKAD ini juga menambahkan, pihaknya telah memasukkan biaya rapel TPP ini didalam mata anggaran di APBD Perubahan. Namun, besarannya tidak sama dengan tahun kemarin. Untuk mata anggaran yang dianggarkan pembayaran rapel TPP dirinya juga mengaku lupa.

Baca Juga :   Hadiri IDF 2019, Herman Deru Harapkan Daerah Lebih Kreatif

“Nah, aq lupo angkonya berapo. Tapi, misalnya seorang PNS eselon II dapat TPP sebesar Rp 10 juta dan dibayarkan setiap bulannya Rp 1 juta jadi sisanya Rp 9 juta. Nah, Rp 9 juta ini dikalikan dikalike 10 bulan trus kalike lagi dengan jumlah PNS eselon II di Pemprov Sumsel. Biasanya pembayaran TPP ini dikeluarkan setiap bulannya sekitar Rp 25 miliar dan dibayarkan sekarang baru Rp 7,8 miliar sisanya sekitar Rp 17 miliar. Nah, kali ke 10 bulan. Itulah jumlah yang harus dibayarkan, kira-kira ratusan miliar lah,” tandasnya. (wik)





Publisher : awik obsesi

Lihat Juga

Sumsel Raih Penghargaan Lima Besar Provinsi Penghasil Padi Tertinggi Nasional

Jakarta, KoranSN Di bawah kepemimpinan Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Berbagai prestasi membanggakan berhasil diraih …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.