Pembebasan Lahan Dinilai Tak Tepat Sasaran

Amir, ketua LSM Barometer saat menunjukkan surat menyurat tanah ke sejumlah media. (foto-anasrul/koransn.com)

PALI, KoranSN

Pembebasan lahan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan angkutan batubara (angbara) yang berlokasi di areal Lebung Lumpang Sungai Meriu Desa Persiapan Batu Tugu Kecamatan Abab Kabupaten PALI dinilai tidak tepat sasaran.

Pasalnya, lahan tersebut merupakan lahan milik Mat Yalim (alm), berdasarkan surat keterangan pancung alas dari Krie (kepala desa zaman dahulu), Perambatan Marga Abab pada tahun 1981.

Namun, dalam pembebasan dan pembayaran lahan yang memiliki luas 2 hektare tersebut, pihak perusahaan justru membayar kepada warga atas nama Nasution dan Rojik, yang keduanya tinggal di Desa Prambatan Kecamatan Abab karena keduanya memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan tahun 2006.

Bahkan, dalam kedua SKT tersebut tidak ditulis nomor surat dari Camat Abab dan tidak tercantum tandatangan Camat Abab yang pada saat itu dijabat oleh Ruswani, yang ada hanya tandatangan dari Kepala Desa Prambatan tahun 2006 atas nama Maryadi Malkoni.

Kepada Suara Nusantara, A Rafik yang merupakan ahli waris dari Mat Yalim menjelaskan jika yang dilakukan pemerintah Desa Persiapan Batu Tugu sudah jelas menyalahi dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

“SKT yang dimiliki tersebut tidak sah, karena Camat Ruswani pada saat itu tidak merasa menandatangani, bahkan NIK nya aja salah. Yang benar, NIK masa jabatan 140163194 sementara yang tertera NIK 146144894. Ini sudah jelas tidak benar,” ucap Rafik melalui sambungan telpon, Selasa (6/6/2017).

Baca Juga :   Pejabat OKI Tak Laporkan Harta Kekayaan, KPK Beri Catatan

Sementara itu, Ketua LSM Barometer Kabupaten PALI, Amir menyayangkan pihak pemerintah Desa Persiapan Batu Tugu sewenang-wenang dan cenderung arogan dalam kebijakannya.

“Ya kita kan berdasarkan surat yang paling tua. Sementara SKT dari dua warga tersebut tidak jelas. Ini indikasi ada permainan Kades persiapan Batu Tugu,” jelas Amir seraya menunjukkan SKT milik kedua warga yang diklaim tidak jelas tersebut.

Amir juga kecewa karena pihak perusahaan tidak bisa membedakan mana surat yang sah dan mana surat yang tidak jelas. Ia akan menuntut Kades Persiapan Batu Tugu untuk menepati janjinya atas penerimaan uang sebesar Rp 600 juta dari pihak perusahaan angkutan batubara tersebut.

“Janjinya dari pembayaran lahan sebesar Rp 12.000/meter. Kemudian sebesar Rp 2.000 diperuntukkan untuk pembangunan masjid atau balai desa. Namun, hingga saat ini janji tersebut tidak kunjung direalisasikannya. Untuk itu kami mohon Pak Bupati untuk segera mengevaluasi kinerja Kades Persiapan Desa Batu Tugu tersebut,” tegas Amir.

Baca Juga :   Jelang Natal dan Tahun Baru Harga Kebutuhan Pokok di Musirawas Stabil

Sementara, Kepala Desa Persiapan Batu Tugu, Suhardi saat dikonfirmasi via telpon membantah jika pembayaran terhadap lahan tersebut tidak tepat sasaran.

“Tidak benar kabar itu. Sebelumnya, ketika terjadi survey pembebasan lahan tersebut saya bersama tim tidak menemukan bahwa lahan itu berupa sawah, melainkan berupa ladang,” ungkap Suhardi.

Tidak hanya itu, saat pihaknya mencoba meminta surat lahan tersebut, pihak ahli waris Mat Yalim tidak bisa menunjukkannya. Sementara Rojik dan Nasution bisa menunjukkan SKT terhadap lahan tersebut.

Terkait SKT yang tidak ditandatangani camat Abab pada saat itu, Suhardi mengklaim surat tersebut tetap sah dan masih dipertanggungjawabkan.

“Sah surat itu, karena ada tandatangan dan cap Kades Prambatan pada saat itu. Jadi sudah sah surat tersebut, tidak perlu lagi tandatangan camat lagi. Silahkan saja tanya sama Kadesnya langsung, yakni; Maryadi Malkoni, beliau masih hidup,” tutupnya. (ans)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Suharto Siap Pimpin Golkar OI

Indralaya, KoranSN Ketua DPRD Ogan Ilir (OI) Suharto HS mengaku siap bila dicalonkan untuk menjadi …