Pemkab Muba Ikuti Sosialisasi Surat Edaran Mendagri





Pemkab Muba saat mengikuti Sosialisasi Surat Edaran Mendagri secara Virtual. (Foto-Humas Pemkab Muba)

Sekayu, KoranSN

Pj Bupati Muba, H Apriyadi diwakili Asisten Administrasi Umum Drs Safaruddin MSi mengikuti Sosialisasi Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ Tanggal 14 September 2022 l Hal Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/ Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam aspek Kepegawaian Perangkat Daerah secara Virtual, Jumat (23/09/2022) di Ruang Rapat Bupati.

Dalam sosialisasi ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Suhajar Diantoro menekankan beberapa hal yang harus dipahami dalam surat edaran tersebut, yaitu terkait dengan pemberian kewenangan sangat terbatas terhadap dua hal yakni pemberhentian atau pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai Peraturan perundang-undangan. Kemudian Mutasi Antar Daerah/Instansi sesuai ketentuan dari Persyaratan perundang-undangan, tidak termasuk mutasi jabatan.

Baca Juga :   Bupati Muba DRA Kucurkan Insentif Tambahan untuk Guru PAUD-TK

“Tiga pokok utama dipoin emoat bahwa Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan tertulis kepada Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat (Pj), dan Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan : a. Pemberhentian, pemberhentian sementara, penjatuhan sanksi dan/atau tindakan hukum lainnya kepada pejabat/Aparatur Sipil Negera di lingkungan pemerintah daerah provinisi/kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak lanjut proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, point b. Persetujuan mutasi antardaerah dan/atau antar instansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Dengan demikian, Suhajar mengatakan, bahwa tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana ketentuan dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur. Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa: a. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. HALAMAN SELANJUTNYA>>

Baca Juga :   Dodi Lakukan Mapping Tindak Lanjut Karhutla





Publisher : Apriandi

Lihat Juga

Desa Bukit Selabu Sandang Anugerah Award Desa Cantik Tahun 2022

Sekayu, KoranSN Kabupaten Musi Banyuasin, berhasil mendapatkan Anugerah Award Desa Cantik Tahun 2022. Penganugerahan akan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!