Suara Nusantara Berkarya Untuk Negeri
Lubuklinggau, KoranSN
Pemerintah Kota Lubuklinggau kembali menoreh prestasi. Kali ini Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe menerima apresiasi atas laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Daerah yang diberikan langsung oleh Menteri PAN RB, Syafrudin dengan predikat BB dengan nilai 71,51. Sebelumnya, Pemerintah Kota Lubuklinggau mendapat predikat B dengan nilai 68,94 .
Se-Indonesia hanya 40 Kabupaten/Kota dari 518 Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan ini, dan di Sumsel yang mendapat peringkat BB hanya Lubuklinggau dan Kabupaten Muara Enim.
Acara ini dilaksanakan di Luxury Trans Hotel, Kota Bandung. Senin (28/1/2018).
Walikota Lubuklinggau, H.SN Prana Putra Sohe usai menerima penghargaan mengatakan, pencapaian ini merupakan salahsatu awal dari perwujudan good goverment di Kota Lubuklinggau.
“Dari hal ini juga kita memulai integritas aparatur, khususnya OPD dalam mewujudkan visi-misi Kota Lubuklinggau menjadi Kota Metropolis Madani. Tentu ini juga untuk kesejahteraan masyarakat, dan ini salah satunya dan juga yang utama,” katanya.
Selain itu dia mengatakan, juga masih ada hal lain yang harus diwujudkan seperti Smart City, E-Budgeting, E-Goverment.
“Nah, SAKIP inilah yang mengintegrasi semua itu,” tambahnya.
Target kedepan ia mengatakan, bahwa dirinya bersama jajarannya akan meningkatkannya lagi.
“Karena kita tidak mau tetap, bahkan turun. Dengan predikat ini, kita akan mendapat tambahan anggaran lebih kurang Rp 30 miliar,” jelasnya.
Sementara Menpan RB, Syafrudin dalam sambutannya mengatakan, dengan SAKIP maka kegiatan secara efektif dan efisien dapat mencapai sasaran serta memastikan penghematan anggaran melalui dihapusnya kegiatan yang tidak penting.
“Sudah bukan saatnya lagi bekerja hanya untuk membuat laporan dan menyerap anggaran. Sekarang bekerja fokus. Sesuai program dengan perencanaan yang baik, sehingga anggaran tidak sia-sia begitu saja. Efisiensi bukan hanya cara mengontrol anggaran, namun penerapan berbasis kinerja. Seperti e-budgeting salah satunya untuk mencegah pemborosan,” papar dia.
Dikatakan Syafrudin, kedepan pihaknya juga akan menyederhanakan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja yang akan diintegrasikan dalam bentuk laporan kinerja daerah, sementara untuk laporan perbendaharaan ada sendiri.
“Kami kedepan juga akan memperbaiki pelayanan terhadap pemerintah daerah agar dapat mencapai yang terbaik,” ujarnya. (rif/rel)
