Pemprov Segera Ajukan Plt Bupati Banyuasin



Nampak kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin. (foto/SN/Siryanto)
Nampak kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin. (foto/SN/Siryanto)

Palembang, KoranSN

Pasca ditetapkannya Bupati Banyuasin Yan Anton sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus dugaan tindak pidana korupsi suap terkait dengan proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan serta dinas lainnya di Lingkungan Pemkab Banyuasin, Senin (5/9/2016). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel akan segera mengajukan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Banyuasin.

“Kalau memang tersangka, Kami akan menyiapkan surat ke Mendagri karena Plt nya harus segera ada untuk tanda tangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dan APBD Banyuasin tahun depan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman, Senin (5/9/2016).

Menurutnya, sejauh ini pemerintahan di Banyuasin masih berjalan baik karena adanya Wakil Bupati Banyuasin RA Supriono. Selain itu, dirinya juga mengaku terkejut atas kejadian OTT yang terjadi, Minggu kemarin (4/9/2016). Pasalnya, selama ini pemerintahan di Banyuasin berjalan dengan baik.

“Sesuai aturan saat ini yang menjalankan sementara roda pemerintahan yakni Wakil Bupati,” ujarnya.

Baca Juga :   Dukungan Marwan Mansyur Jadi Bupati Lahat, Masyarakat Kumpulkan Koin

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Sumsel, Ikhwanuddin menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengirimkan orang untuk memastikan status KPK serta mengambil surat. Setelah itu, lanjut Ikhwanuddin, pastinya gubernur akan mengambil langkah.

Dijelaskannya, berdasarkan PP No.9 Tahun 2015 dan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 65 ayat (3) kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugasnya dan kewenangannnya sebagai mana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) yang disebutkan bahwa kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) atau berhalangan sementara, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Artinya, jika kepala daerah dalam kondisi ini (ditetapkan tersangka oleh KKP), maka Wakil Bupati langsung menjalankan tugas sehari-hari (Plh) Bupati guna menjalankan roda pemerintah dan memastikan pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

“Kan disini bupatinya yang tidak bisa menjalankan tugas, tapi masih ada wakil bupati dan sekda. Jadi tidak ada masalah,” terangnya.

Baca Juga :   Herman Deru: LRT Jangan Sekedar Jadi Transportasi Wisata, Harus Dilengkapi Kantong Parkir

Dilain tempat, Asisten IV bidang Administrasi dan Umum Setda Pemprov Sumsel, Joko Iman Sentosa mengaku meskipun saat ini bupati tersandung kasus hukum, hal tersebut tidak terlalu mempengaruhi roda pemerintahan seperti pelayanan di Kabupaten Banyuasin. Disinggung adakah pengaruh dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api (TAA), menurutnya hal tersebut juga tidak terlalu berpengaruh, karena pengembangan ini bukan hanya melibatkan Kabupaten Banyuasin dan Pemprov Sumsel tetapi juga pemerintah pusat.

“Menurut saya secara langsung tidak berpengaruh terlebih lagi ada Wakil Bupatinya yang akan mengambil alih tugas sementara Bupati,” tandasnya. (wik)

Publisher : awik obsesi

Avatar

Lihat Juga

AHY Kecam Tindakan Anarkis Pasukan Bersenjata Israel di Masjid Al-Aqsa

Jakarta, KoranSN Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengecam keras tindakan anarkis pasukan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.